APAK Desak DPRD Bandung Berantas Korupsi, Bukan Jadi ‘Backing

REDAKSI JAWA BARAT

- Redaksi

Kamis, 5 Februari 2026 - 09:58 WIB

5073 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

ANALISANEWS.ID, Bandung – Anggota Komisi C DPRD Kota Bandung, Yoel Yosaphat ,ST., menerima audiensi dan aspirasi dari Aliansi Pemuda Anti Korupsi di Gedung DPRD Kota Bandung. Dalam pertemuan tersebut, Yoel menegaskan dukungan penuh terhadap tuntutan masyarakat terkait transparansi anggaran dan pemberantasan praktik korupsi di lingkungan pemerintahan.

​Menanggapi poin-poin yang disampaikan massa aksi, Yoel menyatakan kesepakatannya untuk menjaga marwah institusi legislatif agar bersih dari keterlibatan dalam proyek pengadaan barang dan jasa.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kami sepakat dengan aspirasi yang disampaikan. Tidak boleh ada anggota dewan yang ikut masuk ke dalam proyek atau mengarahkan kepada perusahaan tertentu demi mengambil keuntungan pribadi,” tegas Yoel saat diwawancarai, Selasa (4/2/2026) disela Aksi Demo.

​Ia menambahkan bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) harus sepenuhnya digunakan untuk kemakmuran masyarakat tanpa adanya pemotongan ilegal. “Sebagai pejabat, tugas kita adalah mengawasi agar penggunaan anggaran itu 100 persen untuk rakyat,” imbuhnya.

​Terkait adanya dugaan temuan penyimpangan di dinas-dinas tertentu, salah satunya di DPKP, Yoel menyatakan kesiapan Komisi C untuk menindaklanjuti laporan tersebut. Ia berencana melakukan koordinasi dengan Ketua DPRD untuk memanggil kepala dinas DPKP terkait guna memberikan klarifikasi secara transparan.

​”Kita akan tindaklanjuti dengan memanggil pihak dinas. Kami butuh transparansi agar jelas apakah ini sekadar kesalahan administratif atau benar-benar pelanggaran hukum. Jika ditemukan penyimpangan, kami akan mengeluarkan rekomendasi resmi kepada Wali Kota agar diambil tindakan tegas,” ungkapnya.

​Dalam kesempatan tersebut, Yoel juga merefleksikan kondisi politik di Kota Bandung yang belakangan kerap diguncang kasus hukum. Ia mengingatkan rekan sejawatnya bahwa posisi anggota dewan sangatlah rawan jika tidak menjaga integritas.

​”Posisi anggota dewan itu rapuh. Sekarang lolos, besok belum tentu. Ganti rezim atau ganti aparat penegak hukum, semua bisa terungkap. Kejadian rekan-rekan yang masuk berita breaking news karena tersandung kasus hukum harus menjadi pengingat bagi kita semua agar tidak tergoda,” tuturnya.

​Yoel menutup dengan mengapresiasi peran aktif masyarakat dalam memberikan data dan laporan. Menurutnya, kolaborasi antara pengawasan legislatif dan pengawasan masyarakat adalah kunci agar Kota Bandung terbebas dari kasus-kasus yang memprihatinkan di masa mendatang.

Berita Terkait

Geliat Ekonomi dan Budaya: Pengurus DPD Gebu Minang Jawa Barat 2026-2031 Resmi Dikukuhkan di Balai Kota Bandung
Wali Kota Cimahi Serahkan Bansos & Siapkan Program Budidaya Lele untuk PPKS
CFD Bareng BRImo: BRI Bekasi Siliwangi Bagi Cashback Rp300 Ribu
Hanura Jabar Akselerasi Konsolidasi, Target Lolos Pemilu 2029
Peringati Harkitnas ke-118, Pemkot Cimahi Tekankan Semangat Persatuan dan Tata Kelola Modern
GOW Cimahi Gelar Itsbat Nikah untuk 40 Pasangan
World Bank Tinjau Pengelolaan Sampah Cimahi, Bahas Optimalisasi TPST Santiong
SBNI Jawa Barat Tingkatkan Soliditas dan Kinerja di Bogor

Berita Terkait

Sabtu, 30 Mei 2026 - 03:44 WIB

Gayo Lues dalam Bayang-Bayang Krisis Lingkungan, PT Rosin Chemicals Indonesia Didesak Bertanggung Jawab atas Dugaan Dampak Pencemaran

Senin, 25 Mei 2026 - 01:37 WIB

PT Hopson Diduga Tetap Jalankan Mesin Produksi, Penegakan Hukum di Gayo Lues Dipertanyakan Publik

Minggu, 24 Mei 2026 - 22:23 WIB

Ketika Pabrik Lebih Berani dari Negara, PT Hopson Diduga Kembali Operasi di Tengah Pembekuan Resmi

Sabtu, 23 Mei 2026 - 17:23 WIB

TK Negeri 2 Blangkejeren Perkenalkan Nilai Kebersamaan dan Kreativitas Anak Melalui Festival Ceria Anak Bangsa

Selasa, 19 Mei 2026 - 15:19 WIB

PT Hopson dan PT Rosin Diduga Tetap Produksi, Publik Soroti Sikap Diam PLT KPPH VIII Gayo Lues

Senin, 18 Mei 2026 - 22:58 WIB

Dugaan Operasi PT Hopson Saat Malam Dinilai Sebagai Ujian Besar Penegakan Hukum Lingkungan di Aceh

Senin, 18 Mei 2026 - 16:13 WIB

Surat Gerakan Pemuda Kebangsaan ke Pemerintah Pusat Pertanyakan Ketegasan Negara terhadap PT Rosin

Senin, 18 Mei 2026 - 15:18 WIB

PT Rosin dan Asap yang Tak Pernah Padam, Pembangkangan Hukum Kini Terjadi Terang-Terangan

Berita Terbaru