CIMAHI, ANALISANEWS – Penanggulangan kemiskinan tidak lagi cukup dilakukan melalui pendekatan bantuan sosial semata. Dibutuhkan model pemberdayaan yang mampu membangun kemandirian masyarakat dengan memanfaatkan potensi lokal secara berkelanjutan. Berangkat dari semangat tersebut, Pemerintah Kota Cimahi melalui Dinas Sosial menginisiasi pengembangan Program Kampung Sosial Berbasis Ketahanan Pangan dengan Orientasi Destinasi Wisata sebagai strategi baru dalam mempercepat pengentasan kemiskinan melalui kolaborasi lintas sektor.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan Focus Group Discussion (FGD) Pengembangan Kampung Sosial Berbasis Ketahanan Pangan dengan Orientasi Destinasi Wisata yang digelar di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Cimahi, Selasa (7/7/2026). Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk menyatukan gagasan, menyusun arah kebijakan, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, media, dan berbagai pemangku kepentingan dalam membangun model pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.
FGD dibuka secara resmi oleh Wakil Wali Kota Cimahi, Adhitia Yudisthira, yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TPPK) Kota Cimahi. Hadir sekitar 100 peserta yang berasal dari perangkat daerah, perguruan tinggi, pelaku usaha, organisasi kemasyarakatan, lembaga vertikal, komunitas, serta insan media.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Adhitia menegaskan bahwa penanganan kemiskinan harus bergeser dari pola bantuan menjadi pemberdayaan yang mampu meningkatkan kapasitas masyarakat. Menurutnya, Program Kampung Sosial dirancang sebagai ruang kolaborasi untuk membangun masyarakat yang mandiri secara sosial maupun ekonomi dengan mengoptimalkan potensi yang dimiliki setiap wilayah.
“Kampung Sosial merupakan gagasan yang sangat baik dan memiliki potensi untuk direplikasi di seluruh wilayah Kota Cimahi. Kunci keberhasilannya terletak pada kolaborasi semua pihak agar masyarakat mampu menjadi mandiri secara sosial maupun ekonomi,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa setiap wilayah memiliki karakteristik dan potensi yang berbeda. Karena itu, pendekatan pembangunan harus dimulai dari tingkat RT, RW hingga kelurahan agar program yang dijalankan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mampu memberikan dampak yang nyata.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Cimahi, Totong Solehudin, menjelaskan bahwa Program Kampung Sosial merupakan inovasi pembangunan sosial yang mengintegrasikan aspek kesejahteraan sosial, ketahanan pangan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pelestarian lingkungan, hingga pengembangan destinasi wisata berbasis potensi lokal.
Menurutnya, Kota Cimahi yang memiliki luas wilayah terbatas namun tingkat kepadatan penduduk yang tinggi masih menghadapi berbagai tantangan sosial, terutama dalam upaya menurunkan angka kemiskinan. Berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), masih terdapat kelompok masyarakat pada desil bawah yang memerlukan intervensi secara terpadu melalui penguatan perlindungan sosial sekaligus pemberdayaan ekonomi.
Sebagai tahap awal, pengembangan Kampung Sosial akan difokuskan di Kelurahan Cipageran dan Kelurahan Citeureup yang memiliki potensi besar di bidang pertanian perkotaan (urban farming), kelembagaan sosial, usaha mikro, hingga wisata berbasis masyarakat. Potensi tersebut akan diintegrasikan menjadi sebuah kawasan pemberdayaan yang mampu menciptakan nilai tambah ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga.
Program ini dikembangkan melalui pendekatan Pentahelix, yakni kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media. Pendekatan tersebut dipadukan dengan konsep social engineering untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat menuju kemandirian melalui penguatan ketahanan pangan dan pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal.
Sebagai inspirasi, Dinas Sosial mengadopsi konsep Amati, Tiru, dan Modifikasi (ATM) dari berbagai daerah yang berhasil mengembangkan kawasan wisata berbasis pertanian, kemudian disesuaikan dengan karakteristik Kota Cimahi. Menariknya, kawasan Kampung Sosial juga direncanakan memanfaatkan kendaraan inovasi Komodo, karya anak bangsa asal Kota Cimahi, sebagai salah satu identitas sekaligus daya tarik kawasan.
Totong menegaskan, keberhasilan Program Kampung Sosial tidak hanya diukur dari berkurangnya angka kemiskinan, tetapi juga dari meningkatnya kemandirian masyarakat, tumbuhnya aktivitas ekonomi lokal, terbentuknya lingkungan yang produktif, serta hadirnya kawasan yang mampu menjadi destinasi edukasi dan wisata berbasis pemberdayaan masyarakat.
Yang tidak kalah penting, pengembangan program ini dirancang dengan mengedepankan semangat gotong royong dan kolaborasi tanpa bergantung sepenuhnya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemerintah Kota Cimahi mendorong keterlibatan seluruh pemangku kepentingan melalui dukungan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), perguruan tinggi, komunitas, organisasi sosial, hingga dunia usaha sehingga keberlanjutan program dapat terjaga dalam jangka panjang.
Melalui FGD ini, Pemerintah Kota Cimahi berharap lahir berbagai masukan strategis yang mampu menyempurnakan desain Program Kampung Sosial sebelum diimplementasikan di lapangan. Program tersebut diharapkan menjadi model pemberdayaan masyarakat yang tidak hanya mampu mempercepat penanggulangan kemiskinan, tetapi juga menghadirkan kawasan yang produktif, mandiri, dan berdaya saing sebagai bagian dari upaya mewujudkan Cimahi MANTAP melalui pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. (Ipung).
Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi
