ANALISANEWS, BANDUNG, 25 Juli 2026 – Korps Alumni KNPI Jawa Barat resmi membentuk Badan Advokasi, Pelayanan Publik, dan Tata Kelola Pemerintahan (BAPTKP). Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen nyata dalam mendorong transparansi, memperkuat pelayanan publik, serta mengawal tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas di wilayah Jawa Barat.
Peluncuran BAPTKP berlangsung dalam Sarasehan Transparansi dan Integritas Jawa Barat bertajuk “Menguatkan Keterbukaan Informasi, Memperluas Partisipasi Publik, dan Membangun Budaya Antikorupsi” di Rooftop DPRD Provinsi Jawa Barat, Jumat (24/7/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketua Korps Alumni KNPI Jawa Barat, Dian Rahardian, menjelaskan bahwa pembentukan BAPTKP merupakan tindak lanjut konkret dari hasil diskusi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Gedung Merdeka beberapa bulan lalu.
“Dari hasil kegiatan itu, akhirnya diusulkan adanya BAPTKP. Gagasan ini lahir setelah kami mencermati paparan KPK mengenai Indeks Persepsi Korupsi serta hasil Survei Penilaian Integritas yang menunjukkan Pemprov Jawa Barat masih berada di zona kuning,” ujar Dian.
Dian menegaskan, BAPTKP hadir bukan untuk mencari kesalahan atau menekan pemerintah daerah, melainkan menjadi mitra strategis untuk membantu Jawa Barat keluar dari zona kuning menuju zona hijau dalam penilaian integritas.
“Kami ingin berkontribusi pada upaya pencegahan korupsi sejak dini. Harapannya, tidak ada lagi kepala daerah maupun birokrat di Jawa Barat yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) atau terseret masalah hukum,” tegasnya.
Sebagai langkah operasional, BAPTKP juga memfasilitasi pembentukan posko pengaduan masyarakat. Posko ini dirancang untuk menampung masukan dan laporan dari warga, LSM, ormas, hingga OKP terkait dugaan penyimpangan pelayanan publik maupun tata kelola pemerintahan.
Sambutan Positif Legislatif dan Pemerintah Daerah
Langkah Korps Alumni KNPI Jabar ini mendapat apresiasi hangat dari jajaran legislatif dan pemerintah daerah.
Anggota Komisi I DPRD Jawa Barat, Pradi Supriatna, menyambut baik inisiatif tersebut dan menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam mengawasi pelayanan publik.
“Peran serta Korps Alumni KNPI dalam mengamati pelayanan publik sangat kami apresiasi. Kami di DPRD tidak alergi terhadap kritik, selama disampaikan secara konstruktif dan berbasis fakta. Komisi I sangat terbuka untuk berkolaborasi demi pembangunan Jawa Barat yang transparan dan merata,” kata Pradi.
Dukungan serupa disampaikan oleh Wakil Wali Kota Bandung, Erwin. Ia berharap jangkauan kolaborasi BAPTKP tidak hanya berhenti di tingkat provinsi, tetapi merambah hingga ke level kabupaten dan kota.
“Saya sangat berharap organisasi ini bisa berkolaborasi sampai tingkat kota dan kabupaten. Dengan hadirnya figur-figur berkapasitas dan berintegritas di BAPTKP, kita bisa bersama-sama mewujudkan pemerintahan yang bersih dan melayani,” ungkap Erwin.
Melalui sinergi antara BAPTKP, DPRD, dan pemerintah daerah, diharapkan budaya antikorupsi dan kualitas pelayanan publik di Jawa Barat dapat meningkat secara signifikan.**Ipung
