BANDA ACEH – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyatakan keprihatinan mendalam atas kebijakan Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh yang melakukan penutupan dan pelarangan aktivitas Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Jalan Tgk. Daud Beureueh.
Langkah penggusuran tersebut dinilai tidak tepat sasaran di tengah upaya masyarakat bertahan hidup menghadapi situasi ekonomi global yang tidak menentu akibat dampak geopolitik.
Kehadiran PKL di sepanjang jalur protokol tersebut seharusnya dipandang sebagai bentuk kreativitas ekonomi rakyat yang memberikan nuansa hidup bagi suasana perkotaan. Apindo menegaskan bahwa keberadaan mereka adalah bagian dari ekosistem UMKM yang perlu dirangkul, bukan disingkirkan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
”PKL adalah manifestasi kreativitas ekonomi mikro. Mereka tidak harus digusur. Kehadiran mereka justru menambah dinamika kota, asalkan ada penataan dan pembinaan yang serius dari pihak terkait,” ujar H.Ramli selaku ketua Apindo Aceh dalam keterangannya.
Apindo menekankan bahwa jika terdapat persoalan terkait tata ruang atau estetika kota, tugas utama Pemko Banda Aceh adalah menjadi fasilitator dan pemberi solusi, bukan sekadar penegak aturan yang kaku, tetapi Mengatur tata letak pedagang agar tetap rapi tanpa menghilangkan mata pencaharian mereka, kemudian harus ada terobosan untuk Mencari model integrasi antara kebutuhan ruang publik yang tertib dengan ruang usaha bagi rakyat kecil, upayakan dialog terbuka dengan Melibatkan asosiasi dan pedagang dalam mencari jalan tengah (win-win solution) sebelum melakukan tindakan penertiban, lanjut H.Ramli yang juga Koordinator WKU Kadin Aceh.
Lebih lanjut, Apindo mengingatkan pemerintah bahwa daya beli masyarakat saat ini sedang diuji oleh tekanan ekonomi global. Mematikan usaha kecil tanpa memberikan alternatif lokasi atau konsep usaha baru hanya akan menambah angka pengangguran dan kemiskinan di ibu kota provinsi Aceh ini.
”Di tengah situasi sulit ini, kita butuh terobosan dari pemerintah. Menutup usaha mereka tanpa solusi konkret hanya akan melumpuhkan semangat UMKM yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi lokal,” tegas Pengusaha yang juga ketua Organda Aceh, sangat berharap adanya ruang dialog dengan Wali Kota Banda Aceh agar mereka tetap bisa mencari nafkah demi menghidupi keluarga di tengah tantangan ekonomi yang kian berat.
