Bandung,Analisanews, -– Aliansi Pemuda Anti Korupsi mendesak Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Barat untuk membuka secara terang-benderang rincian penggunaan anggaran senilai Rp 30 miliar dalam acara Anugerah Gapura Pancawaluya 2025. Anggaran yang bersumber dari APBD tersebut dinilai fantastis untuk kegiatan yang berlangsung dalam waktu singkat.
Ketua Aliansi Pemuda Anti Korupsi, Yadi Suryadi, menyatakan dukungannya terhadap kritik yang sebelumnya dilontarkan anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi PKB, Maulana Yusuf. Menurut Yadi, pernyataan anggota dewan tersebut harus menjadi pintu masuk bagi publik untuk mengawal akuntabilitas keuangan daerah.
“Pernyataan saudara Maulana Yusuf di media massa harus kita sepakati sebagai bentuk fungsi pengawasan. Jangan sampai muncul persepsi liar di masyarakat. Karena ini menyangkut uang rakyat yang jumlahnya tidak sedikit, yakni Rp 30 miliar untuk agenda satu hari,” ujar Yadi dalam keterangannya kepada Poros Media, Jumat (2/1/2026) di Kediamannya Desa Sukapura, Bandung.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Yadi menilai, selain besaran angka, teknis penilaian penghargaan terhadap sekolah-sekolah dalam ajang tersebut juga masih menyisakan tanda tanya besar. Ia mempertanyakan indikator objektif yang digunakan sehingga memerlukan biaya yang begitu besar.
“Penghargaan kepada sekolah itu tolok ukurnya apa? Apakah anggaran tersebut sudah terencana di Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Disdik atau melalui mekanisme hibah? Transparansi ini sangat krusial agar tidak ada penilaian yang menggiring opini negatif,” tegasnya.
Ia juga memperingatkan agar niat baik Gubernur Jawa Barat dalam memajukan nilai-nilai karakter tidak justru menjadi preseden buruk bagi dunia pendidikan akibat tata kelola anggaran yang dianggap kurang wajar.
Lebih lanjut, Yadi meminta Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat untuk tidak bungkam dan segera memberikan penjelasan rinci ke hadapan publik. Hal ini penting untuk menjaga integritas pemerintah provinsi yang saat ini sedang gencar melakukan pembenahan menuju “Jabar Istimewa”.
“Kepala Dinas Pendidikan jangan diam. Harus berani menjelaskan agar program Gubernur ini tidak dianggap sebagai pemborosan anggaran semata di tengah masa evaluasi dan pertumbuhan tata pemerintahan Jabar. Publik berhak tahu ke mana setiap rupiah itu mengalir,” pungkas Yadi.
Sebelumnya, polemik ini mencuat setelah pelaksanaan Anugerah Gapura Pancawaluya pada 30 Desember 2025 lalu menuai kritik dari kalangan legislatif yang menganggap durasi persiapan program tidak sebanding dengan besarnya anggaran yang digelontorkan.**
