Banda Aceh – Nama Yahdi Hasan, S.I.Kom, M.I.Kom, kembali mencuat ke permukaan. Kali ini bukan sekadar sebagai Anggota DPRA tiga periode, tapi karena ia resmi masuk tiga besar kandidat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh 2026-2029.
Publik tidak terkejut. Rekam jejaknya memang panjang: dari karyawan PT. Kraf Kertas Aceh dari Tahun 1988 – 2002. Jabatan Direktur di beberapa CV di Takengon, Aceh Tengah ( CV Alas Gayo, CV Lawe MBogoh dan CV Laskar putra linge ) hingga menapaki kursi DPRA sejak 2014.
Gelar S1 dan S2 Komunikasi yang baru ia selesaikan di Tahun 2021 dan 2023 juga jadi amunisi narasi “politisi terdidik”.
Saat dikonfirmasi, Yahdi Hasan melontarkan kalimat klasik politisi: tidak berambisi, tapi siap jika diberi amanah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
_”Saya tidak berambisi menjadi Ketua DPR Aceh. Tapi kalau hal ini dipercayakan pimpinan Partai Aceh Muzakir Manaf, saya siap mengemban amanah,”_ ujarnya.
Pernyataan ini mengundang tanya, apakah ini bentuk kerendahan hati, atau strategi menunggu restu dari Pimpinan Tertinggi partai? Sebab faktanya, kunci kursi Ketua DPRA memang ada di tangan Muzakir Manaf alias Mualem dan Mendapat kan Restu dari Paduka Yang Mulia Wali Nanggroe.
Dari lapangan, dukungan untuk Yahdi memang deras. Masyarakat wilayah tengah — Bener Meriah, Aceh Tengah, Gayo Lues, Aceh Tenggara — terang-terangan mendesak Mualem menetapkan Yahdi. Basisnya jelas Yahdi adalah Ketua DPW Partai Aceh Aceh Tenggara 2023-2028, mantan Plt Ketua DPW 2021-2023, dan arsitek kemenangan Mualem-Dek Fad di Agara pada Pilgub 2024.
Ia juga Ketua TKD Prabowo-Gibran Agara 2024 dan Koordinator Pemenangan Mualem 2012 di wilayah tengah. Singkatnya mesin partai yang sudah teruji.
Tapi politik bukan matematika loyalitas. Masuk tiga besar bukan jaminan. Mualem dikenal punya kalkulasi sendiri. Kursi Ketua DPRA adalah alat konsolidasi, bukan hadiah pengabdian. Pertanyaannya: apakah Mualem butuh sosok “tukang” dari wilayah tengah untuk mengamankan 2029, atau lebih butuh figur yang bisa jaga Banda Aceh dan lobi Jakarta?
Yahdi bukan politisi karbitan. Lahir di Kutambaru, Lawe Bulan, 24 Maret 1969, ia merangkak dari MIN Kutambaru 1981, MtsN Kuta Cane 1984, SMA 1 Kutacane 1987. Baru umur 52 tahun ia meraih S1 Unida 2021, lalu S2 UDA Medan 2023.
Kritikus menyebut ini “ijazah politik”. Pendukung menyebutnya “semangat belajar tanpa batas usia”. Yang jelas, background komunikasinya kini jadi senjata: ia tahu cara membingkai narasi.
Di dunia usaha, ia Direktur CV Lawe Mbgoh, CV Alas Gayo, CV Argalus, total 11 tahun. Di legislatif, sudah dua periode: 2014-2019, 2019-2024, kini 2024-2029. Secara kertas, ia paling siap dari tiga nama yang beredar.
Tapi justru di situ letak kritiknya. Tiga periode di DPRA, satu periode jadi Wakil Sekretaris DPRA-Partai Aceh 2014-2021. Publik berhak bertanya: _legacy_ apa yang sudah ditinggalkan untuk Aceh Tenggara dan wilayah tengah? Program apa yang benar-benar menempel di ingatan rakyat, selain “jembatan aspirasi” yang abstrak?
Jika Mualem menunjuk Yahdi, ia mengamankan loyalis dan membayar utang politik wilayah tengah yang jadi lumbung suara. Jika tidak, Mualem harus siap dengan risiko retaknya soliditas Dapil 8.
Bagi Yahdi, ini ujian tertinggi. Siap tidak siap, sorotan kini padanya. Ketua DPRA bukan sekadar palu sidang. Ia wajah anggaran Aceh Rp17 triliun lebih. Ia penentu arah politik-birokrasi.
Publik tidak butuh Ketua DPRA yang hanya “siap kalau dipercaya”. Publik butuh yang berani ambisi untuk mengeksekusi perubahan, bukan menunggu restu.
Yahdi Hasan sudah 36 tahun bekerja sejak 1988. Tiga periode di parlemen. Tiga CV dipimpin. Dua gelar komunikasi dikantongi.
Bola ada di Mualem, Tapi sejarah akan mencatat Yahdi.
Laporan : Edi Sahputra
