Ketua GPA SULTRA Muh Iksan Saranani Dukung Polri Tetap di Bawah Presiden, Tolak Wacana di Bawah Kementerian

ANALISA NEWS

- Redaksi

Kamis, 12 Februari 2026 - 17:53 WIB

50137 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kendari – Ketua Gerakan Pemuda Alwashliyah (GPA) Sulawesi Tenggara (SULTRA), Muh Iksan Saranani, menyatakan dukungan penuh terhadap posisi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia. Ia menilai wacana penempatan Polri di bawah kementerian merupakan gagasan yang tidak hanya bertentangan dengan konstitusi, tetapi juga berpotensi melemahkan institusi Polri dan sistem demokrasi.

Menurut Iksan, berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar 1945, Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, posisi Polri yang berada langsung di bawah Presiden merupakan bentuk penegasan atas fungsi strategis dan independensinya sebagai institusi negara.

“Menempatkan Polri di bawah kementerian bukan hanya bertentangan dengan semangat konstitusi, tetapi juga berisiko mengaburkan independensi dan profesionalitas Polri dalam menjalankan tugasnya. Hal ini dapat membuka ruang intervensi politik yang justru melemahkan kepercayaan publik,” tegas Muh Iksan Saranani.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ia juga menilai bahwa wacana tersebut sarat kepentingan politik terselubung yang dapat berdampak pada stabilitas keamanan nasional. Dalam sistem demokrasi, kata Iksan, aparat penegak hukum harus berdiri profesional, netral, dan tidak berada dalam tarik-menarik kepentingan politik praktis.

“Polri adalah institusi strategis dalam menjaga stabilitas nasional. Jika diletakkan di bawah kementerian, dikhawatirkan akan terjadi tumpang tindih kewenangan serta potensi politisasi yang dapat merusak sistem penegakan hukum,” ujarnya.

GPA SULTRA, lanjut Iksan, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga marwah institusi Polri serta mengawal sistem ketatanegaraan agar tetap berjalan sesuai dengan konstitusi dan prinsip demokrasi.

“Kita tentu mendukung reformasi dan perbaikan institusi Polri agar semakin profesional dan presisi. Namun, perubahan struktur yang tidak sejalan dengan konstitusi justru bisa menjadi langkah mundur bagi demokrasi kita,” (*)

Berita Terkait

Lapas Sibolga dan KPU Tapanuli Tengah Koordinasikan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan
Pererat Silaturahmi dan Jaga Kebugaran, Lapas Sibolga Gelar Imipas Fun Walk
Sujud Syukur dan Air Mata Bahagia: Dua Ibu Jamaah Berulangkali Ucapkan “Alhamdulillah” Injakkan Kaki di Tanah Suci
Kakanwil Ditjenpas Sumut Jalu Yuswa Panjang Tegas Benahi Pemasyarakatan: Pegawai Bermasalah Bakal Dipindahkan ke Luar Sumatera
Karutan Tanjung Pura Pimpin Troling Blok Hunian Bersama Jajaran Pastikan Kamar Terkunci, Petugas Siaga, Situasi Kondusif
Disambut Kakanwil Ditjenpas Sumut Jalu Yuswa Panjang,Wakil Menteri PANRB Lakukan Kunjungan Kerja Ke Lapas Kelas I Medan
Lapas Sibolga Gelar Bakti Narapidana Untuk Negeri di SMP Negeri 5 Sibolga, Wujud Kepedulian dan Pembinaan Sosial
Sambut Hari Bakti IMIPAS ke-2, Rutan Tanjung Pura Wujudkan Kepedulian untuk Negeri Melalui Aksi Bersih Rumah Ibadah dan Ziarah Makam Pahlawan

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 20:18 WIB

Ketua MIO Jabar Beri Apresiasi, Prestasi AYS Prayogie Jadi Bukti MIO Makin Diperhitungkan

Jumat, 20 November 2026 - 18:49 WIB

APAK Mendesak Gubernur Buka-Bukaan Soal Hibah Rp 10,4Miliar Perihal Yayasan Baru

Jumat, 20 November 2026 - 14:49 WIB

Dinamika Pengembangan Kawasan Industri di Nagasari Serang Baru Kabupaten Bekasi

Rabu, 18 November 2026 - 17:46 WIB

Raih Prestasi di Porprov 2026, Jonly Nahampun Apresiasi Cabor Sambo Kabupaten Bekasi

Minggu, 15 November 2026 - 17:06 WIB

Ketua DPD Asep Sufandi, S.H. dan Sekjen DPD RD. Yadi Suryadi Resmi Dikukuhkan Pimpin Baja Indonesia Raya Jawa Barat Periode 2026–2031

Sabtu, 14 November 2026 - 23:14 WIB

APAK Minta Salinan Resmi LHP BPK LKPD TA 2025 Pemkot Bandung Terkait Opini WDP, 20 Temuan, Serta Potensi Nilai Kerugian / Beban Keuangan Daerah

Sabtu, 14 November 2026 - 23:05 WIB

BAJA Gelar Dzikir Nasional Ditengah Panasnya Politik Global Dunia

Sabtu, 14 November 2026 - 11:34 WIB

Miris! Parkir The Suites Metro Dipersoalkan, Warga Minta Gratis Sampai Ada Transparansi

Berita Terbaru