ANALISANEWS.ID, BANDUNG, — Aliansi Pemuda Anti-Korupsi (APAK) Jawa Barat menyambut baik dan positif kunjungan kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI ke DPRD Kota Bandung.
Berdasarkan agenda resmi DPRD Kota Bandung, pada Kamis, 19 November 2026 — Pukul 08.30 WIB telah diadakan *Rapat Koordinasi bersama KPK RI* bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Bandung.
Topik rapat tersebut adalah Koordinasi Pengawasan Perencanaan dan Penganggaran APBD serta Pengadaan Barang dan Jasa Kota Bandung.
Ketua Umum APAK Jabar, Rd. Yadi Suryadi, menegaskan bahwa kunjungan tersebut merupakan kunjungan kerja atau rapat koordinasi rutin, bukan penyidikan atau pemeriksaan kasus tertentu. Kunjungan tersebut juga bukan inspeksi mendadak (sidak).
“Ini adalah rapat koordinasi pengawasan tata kelola keuangan daerah, terfokus kepada pengelolaan APBD, pengadaan barang dan jasa, dan pencegahan kejahatan korupsi. Ini yang tentunya akan terus dipantau oleh lembaga tersebut (KPK) dan masyarakat pada umumnya,” ujar Rd. Yadi Suryadi.
KPK Sebelumnya Sambangi Pemkab Bandung
Informasi yang dihimpun APAK, sebelumnya pada 17 November 2026, KPK juga melakukan rapat koordinasi serupa di Pemkab Bandung, meminta agar usulan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD diperiksa kembali dan pengelolaan hibah lebih ketat.
Sementara itu, pemeriksaan saksi terkait kasus ATR/BPN dilakukan di Polresta Bandung pada 16–17 November 2026. APAK menegaskan agenda tersebut merupakan agenda yang berbeda dan tidak boleh dicampuradukkan dengan rapat koordinasi di DPRD Kota Bandung.
APAK: Sinyal Pemberantasan Korupsi Harus Diprioritaskan untuk Rakyat
Menurut APAK Jabar, rangkaian kunjungan KPK ini merupakan sinyal bahwa pengawasan tata kelola keuangan daerah harus benar-benar diperhatikan dan diprioritaskan untuk rakyat.
“Pemerintahan Bapak Presiden Prabowo ini sedang gencar-gencarnya memberantas kejahatan korupsi tanpa pandang bulu. Mau siapapun pelaku kejahatan korupsi akan disikat habis. Dan beliau sudah membuktikan kepada orang-orang terdekatnya pun beliau tindak tegas, seperti para pelaku korupsi BGN,” ungkap Ketua Umum APAK, Rd. Yadi Suryadi.
Soroti Titik Rawan: Legislatif, Eksekutif, Yudikatif
APAK menilai, titik yang paling rentan terjadi praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) adalah di tingkat legislatif, yudikatif, dan eksekutif.
APAK secara khusus menyoroti adanya dugaan / indikasi oknum DPRD Kota Bandung yang bermain di pengadaan outsourcing dan mendapatkan proyek pengadaan di Pemkot Kota Bandung, sehingga rentan dengan konflik kepentingan atau intervensi penyalahgunaan kewenangan yang dananya bersumber dari APBD.
APAK menegaskan, dugaan tersebut masih merupakan indikasi yang perlu diuji melalui pengawasan dan pemeriksaan resmi, bukan vonis bersalah. APAK meminta KPK, Inspektorat, dan Aparat Penegak Hukum untuk melakukan penelusuran apabila ditemukan bukti yang cukup.
“Kami minta KPK dan aparat pengawas tidak hanya fokus di pengadaan barang besar, tapi juga pengadaan jasa outsourcing yang rawan dimainkan. Dana itu dari APBD, uang rakyat. Jika ada oknum dewan yang terlibat, itu rentan konflik kepentingan,” tegas Yadi.
Sikap Resmi APAK Jabar
- Menyambut baik kunjungan dan rapat koordinasi KPK RI di DPRD Kota Bandung sebagai langkah pencegahan kejahatan korupsi.
- Mendorong DPRD dan Pemkot Bandung untuk menindaklanjuti hasil koordinasi dengan memperbaiki perencanaan APBD, Pokir, hibah, dan pengadaan barang/jasa agar lebih transparan dan akuntabel.
- Mendorong penelusuran atas dugaan keterlibatan oknum dalam pengadaan outsourcing untuk memastikan tidak ada konflik kepentingan dan penyalahgunaan kewenangan.
- Akan terus melakukan pengawasan dan kajian-kajian untuk membantu negara menemukan dugaan indikasi kejahatan korupsi yang merugikan negara dan rakyat.
- Mengajak masyarakat untuk tidak menyebarkan informasi keliru bahwa kunjungan KPK adalah penggeledahan atau penangkapan, melainkan pengawasan pencegahan yang rutin
APAK berharap dalam waktu dekat APBD dipergunakan dan dihasilkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.**
Sumber: HUMAS APAK JABAR
Ketua Umum APAK Jabar: Rd. Yadi Suryadi


































