ACEH – Kepala Perwakilan Media Mitrapol Aceh, Teuku Indra Yoesdiansyah, S.KM., S.H., mendesak aparat penegak hukum di Provinsi Aceh segera menertibkan aktivitas penggalian batu dan pasir yang diduga beroperasi tanpa izin. Ia meminta kepolisian memeriksa seluruh kegiatan galian C yang materialnya digunakan untuk mendukung proyek pemerintah di berbagai daerah. Menurutnya, pembangunan harus berjalan sesuai ketentuan hukum, bukan justru menjadi celah bagi praktik usaha ilegal yang berpotensi merugikan negara dan merusak lingkungan.
Teuku Indra menegaskan, setiap kegiatan penggalian batu dan pasir untuk kepentingan komersial wajib memiliki dokumen perizinan yang sah. Karena itu, ia mendorong Kepolisian Aceh memeriksa dokumen izin galian C pada seluruh proyek pemerintah, termasuk lokasi pengambilan material dan sumber pasokan yang digunakan. Bahkan, pekerjaan yang telah selesai pun perlu ditelusuri kelengkapan dokumen perizinannya agar tidak ada aktivitas pengambilan material ilegal yang luput dari pemeriksaan.
Selain persoalan perizinan, Teuku Indra juga menyoroti adanya indikasi penggunaan BBM ilegal dalam kegiatan yang diduga melanggar hukum tersebut. Ia meminta aparat Penegak hukum untuk segera menelusuri kemungkinan aliran BBM bersubsidi untuk mendukung aktivitas penggalian maupun pengangkutan material. Menurutnya, kendaraan angkutan batu dan pasir yang digunakan untuk kegiatan usaha komersial, termasuk truk pengangkut material, wajib menggunakan BBM sesuai peruntukannya dan tidak memanfaatkan BBM bersubsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak.
“Masyarakat tidak menolak pembangunan, tetapi pembangunan tidak boleh dibangun di atas pelanggaran hukum dan kerusakan lingkungan akibat galian batu dan pasir ilegal. Jika kegiatan itu bersifat komersial, maka seluruh aspek operasionalnya harus mengikuti aturan, termasuk perizinan dan penggunaan BBM,” tegas Teuku Indra.
Ia juga meminta Kapolda Aceh mengevaluasi kinerja Kapolres dan Kasat Reskrim di wilayah yang diduga terdapat aktivitas galian ilegal apabila ditemukan indikasi pembiaran. Menurutnya, penegakan hukum harus dilakukan secara adil, transparan, dan tanpa tebang pilih, termasuk terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pekerjaan proyek pemerintah. “Jangan ada dusta di antara aparat penegak hukum dengan masyarakat. Tidak boleh ada pihak yang dilindungi apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum,” ujarnya.
Lebih lanjut, Teuku Indra menyampaikan bahwa Media Mitrapol Aceh telah mencatat sejumlah wilayah yang menjadi perhatian dan akan segera menyampaikan laporan kepada pihak berwenang di Polda Aceh agar dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Ia berharap penelusuran terhadap izin galian C, sumber material, serta dugaan penyalahgunaan BBM dapat membantu menyelamatkan uang negara, mencegah kerusakan alam, dan memastikan pembangunan di Aceh berlangsung secara tertib, transparan, serta sesuai ketentuan hukum.


































