APAK SIKAPI KUNJUNGAN KPK DALAM RAPAT PARIPURNA DPRD KOTA BANDUNG.

REDAKSI JAWA BARAT

- Redaksi

Minggu, 22 November 2026 - 13:33 WIB

5049 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

ANALISANEWS.ID, BANDUNG, — Aliansi Pemuda Anti-Korupsi (APAK) Jawa Barat menyambut baik dan positif kunjungan kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI ke DPRD Kota Bandung.

Berdasarkan agenda resmi DPRD Kota Bandung, pada Kamis, 19 November 2026 — Pukul 08.30 WIB telah diadakan *Rapat Koordinasi bersama KPK RI* bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Bandung.

Topik rapat tersebut adalah Koordinasi Pengawasan Perencanaan dan Penganggaran APBD serta Pengadaan Barang dan Jasa Kota Bandung.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ketua Umum APAK Jabar, Rd. Yadi Suryadi, menegaskan bahwa kunjungan tersebut merupakan kunjungan kerja atau rapat koordinasi rutin, bukan penyidikan atau pemeriksaan kasus tertentu. Kunjungan tersebut juga bukan inspeksi mendadak (sidak).

“Ini adalah rapat koordinasi pengawasan tata kelola keuangan daerah, terfokus kepada pengelolaan APBD, pengadaan barang dan jasa, dan pencegahan kejahatan korupsi. Ini yang tentunya akan terus dipantau oleh lembaga tersebut (KPK) dan masyarakat pada umumnya,” ujar Rd. Yadi Suryadi.

KPK Sebelumnya Sambangi Pemkab Bandung

Informasi yang dihimpun APAK, sebelumnya pada 17 November 2026, KPK juga melakukan rapat koordinasi serupa di Pemkab Bandung, meminta agar usulan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD diperiksa kembali dan pengelolaan hibah lebih ketat.

Sementara itu, pemeriksaan saksi terkait kasus ATR/BPN dilakukan di Polresta Bandung pada 16–17 November 2026. APAK menegaskan agenda tersebut merupakan agenda yang berbeda dan tidak boleh dicampuradukkan dengan rapat koordinasi di DPRD Kota Bandung.

APAK: Sinyal Pemberantasan Korupsi Harus Diprioritaskan untuk Rakyat

Menurut APAK Jabar, rangkaian kunjungan KPK ini merupakan sinyal bahwa pengawasan tata kelola keuangan daerah harus benar-benar diperhatikan dan diprioritaskan untuk rakyat.

“Pemerintahan Bapak Presiden Prabowo ini sedang gencar-gencarnya memberantas kejahatan korupsi tanpa pandang bulu. Mau siapapun pelaku kejahatan korupsi akan disikat habis. Dan beliau sudah membuktikan kepada orang-orang terdekatnya pun beliau tindak tegas, seperti para pelaku korupsi BGN,” ungkap Ketua Umum APAK, Rd. Yadi Suryadi.

Soroti Titik Rawan: Legislatif, Eksekutif, Yudikatif

APAK menilai, titik yang paling rentan terjadi praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) adalah di tingkat legislatif, yudikatif, dan eksekutif.

APAK secara khusus menyoroti adanya dugaan / indikasi oknum DPRD Kota Bandung yang bermain di pengadaan outsourcing dan mendapatkan proyek pengadaan di Pemkot Kota Bandung, sehingga rentan dengan konflik kepentingan atau intervensi penyalahgunaan kewenangan yang dananya bersumber dari APBD.

APAK menegaskan, dugaan tersebut masih merupakan indikasi yang perlu diuji melalui pengawasan dan pemeriksaan resmi, bukan vonis bersalah. APAK meminta KPK, Inspektorat, dan Aparat Penegak Hukum untuk melakukan penelusuran apabila ditemukan bukti yang cukup.

“Kami minta KPK dan aparat pengawas tidak hanya fokus di pengadaan barang besar, tapi juga pengadaan jasa outsourcing yang rawan dimainkan. Dana itu dari APBD, uang rakyat. Jika ada oknum dewan yang terlibat, itu rentan konflik kepentingan,” tegas Yadi.

Sikap Resmi APAK Jabar

  1. Menyambut baik kunjungan dan rapat koordinasi KPK RI di DPRD Kota Bandung sebagai langkah pencegahan kejahatan korupsi.
  2. Mendorong DPRD dan Pemkot Bandung untuk menindaklanjuti hasil koordinasi dengan memperbaiki perencanaan APBD, Pokir, hibah, dan pengadaan barang/jasa agar lebih transparan dan akuntabel.
  3. Mendorong penelusuran atas dugaan keterlibatan oknum dalam pengadaan outsourcing untuk memastikan tidak ada konflik kepentingan dan penyalahgunaan kewenangan.
  4. Akan terus melakukan pengawasan dan kajian-kajian untuk membantu negara menemukan dugaan indikasi kejahatan korupsi yang merugikan negara dan rakyat.
  5. Mengajak masyarakat untuk tidak menyebarkan informasi keliru bahwa kunjungan KPK adalah penggeledahan atau penangkapan, melainkan pengawasan pencegahan yang rutin

APAK berharap dalam waktu dekat APBD dipergunakan dan dihasilkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.**

Sumber: HUMAS APAK JABAR
Ketua Umum APAK Jabar: Rd. Yadi Suryadi

Berita Terkait

APAK Mendesak Gubernur Buka-Bukaan Soal Hibah Rp 10,4Miliar Perihal Yayasan Baru
Dinamika Pengembangan Kawasan Industri di Nagasari Serang Baru Kabupaten Bekasi
Raih Prestasi di Porprov 2026, Jonly Nahampun Apresiasi Cabor Sambo Kabupaten Bekasi
Ketua DPD Asep Sufandi, S.H. dan Sekjen DPD RD. Yadi Suryadi Resmi Dikukuhkan Pimpin Baja Indonesia Raya Jawa Barat Periode 2026–2031
APAK Minta Salinan Resmi LHP BPK LKPD TA 2025 Pemkot Bandung Terkait Opini WDP, 20 Temuan, Serta Potensi Nilai Kerugian / Beban Keuangan Daerah
BAJA Gelar Dzikir Nasional Ditengah Panasnya Politik Global Dunia
Miris! Parkir The Suites Metro Dipersoalkan, Warga Minta Gratis Sampai Ada Transparansi
Pemkot Cimahi Gelar Upacara Hari Pahlawan, Serahkan 23 sertifikat Aset dan Lepas 2 Relawan PSM Umroh Gratis

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 17:45 WIB

Buron Pemasok Ganja 11,20 Kg Berhasil Ditangkap, Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara Ringkus DPO

Sabtu, 21 November 2026 - 21:51 WIB

Gerak Cepat URC Satreskrim Polres Aceh Tenggara, Pelaku KDRT Berhasil Ditangkap di Lawe Alas

Sabtu, 21 November 2026 - 15:57 WIB

Suryadi Djamil Desak Polisi Tertibkan Galian C Ilegal, Soroti Dugaan Penyalahgunaan BBM Subsidi

Sabtu, 21 November 2026 - 05:59 WIB

Kapolsek Blangkejeren Bersama Personel Polsek Shalat Jumat Bersama Warga, Tegaskan Polisi Bersama Masyarakat

Jumat, 20 November 2026 - 14:20 WIB

Cegah Karhutla Sejak Dini, Polsek Lawe Alas Turun Langsung Edukasi Masyarakat di Desa Pasir Bangun

Jumat, 20 November 2026 - 12:37 WIB

Masyarakat Mendorong Pemerintah Aceh dan Pertamina Memberikan Apresiasi Kepada Kepolisian atas Keberhasilan Pemberatasan Mafia BBM Subsidi

Kamis, 19 November 2026 - 15:13 WIB

Peduli Pengangguran, Wakapolres Aceh Tenggara Turun Langsung Sambangi Masyarakat melalui Program POLIRAN

Rabu, 18 November 2026 - 23:33 WIB

Cut Man Tegaskan Badan Kehormatan DPRK Nagan Raya Harus Dihormati, Semua Pihak Diminta Jangan Intervensi Proses Pemeriksaan moral

Berita Terbaru

JAWA BARAT

APAK SIKAPI KUNJUNGAN KPK DALAM RAPAT PARIPURNA DPRD KOTA BANDUNG.

Minggu, 22 Nov 2026 - 13:33 WIB