Dampak Kasus Hukum Eks Pemerintahan Sebelumnya, Pemkab Bekasi Terima Opini Disclaimer BPK
Bekasi – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi menyatakan menerima Opini Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Pemerintah daerah menjadikan hasil pemeriksaan tersebut sebagai momentum untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah.
Berdasarkan penjelasan auditor BPK, opini disclaimer diberikan sebagai dampak dari proses hukum terkait dugaan kasus ijon proyek yang saat ini tengah bergulir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung. Selain itu, BPK juga mencatat sejumlah aspek administrasi dan tata kelola yang harus segera diperbaiki dan ditindaklanjuti.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sebagai tindak lanjut, Pemkab Bekasi menyusun sejumlah langkah strategis sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik sekaligus upaya memperbaiki sistem tata kelola pemerintahan.
Langkah pertama adalah mendukung penuh proses hukum yang sedang berjalan dengan bersikap kooperatif terhadap aparat penegak hukum serta menjamin transparansi informasi yang dibutuhkan selama proses penyidikan maupun persidangan.
Selanjutnya, pemerintah daerah akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pengadaan barang dan jasa, baik pada proyek yang bersumber dari APBD maupun APBD Perubahan. Evaluasi tersebut bertujuan memutus mata rantai praktik transaksional atau sistem ijon proyek dalam pelaksanaan pembangunan daerah.
Pemkab Bekasi juga akan memperkuat koordinasi dengan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat melalui penyusunan rencana aksi (action plan) guna memperbaiki tata kelola keuangan daerah, termasuk memulihkan validitas pencatatan aset daerah.
“Kami menghormati keputusan BPK RI. Opini ini merupakan konsekuensi dari situasi hukum yang sedang kami hadapi,” kata Plt Bupati Bekasi, Selasa (30/6/2026).
Pemerintah Kabupaten Bekasi menegaskan reformasi birokrasi menjadi prioritas utama agar pelayanan publik tetap berjalan optimal di tengah proses pembenahan administrasi dan tata kelola keuangan.
Asep Surya Atmaja menegaskan, prioritas utama hari ini adalah melakukan reformasi birokrasi, mengembalikan kepercayaan publik, dan memastikan roda pelayanan publik berjalan optimal serta pembangunan masyarakat di Kabupaten Bekasi tetap berjalan tanpa hambatan dengan mengedepankan integritas.
“Pemkab Bekasi berkomitmen bahwa setiap progres perbaikan sistem tata kelola keuangan ini dapat diketahui publik demi menjaga keterbukaan informasi,” tandasnya.
Di sisi lain, Opini Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer) yang diterima Pemkab Bekasi turut menjadi perhatian publik.
Pengamat Kebijakan Publik Ilham Fadil, alumni Magister Universitas Jayabaya, mengingatkan masyarakat agar tidak terburu-buru menyimpulkan bahwa opini disclaimer identik dengan tindak pidana korupsi.
Menurut Ilham, opini disclaimer merupakan bentuk pernyataan auditor ketika BPK tidak memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan pemerintah daerah.
Ia menilai pemahaman masyarakat mengenai berbagai jenis opini BPK masih perlu ditingkatkan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menafsirkan hasil pemeriksaan.
“Publik perlu mendapatkan pencerahan bahwa opini Disclaimer bukan berarti BPK menyatakan telah terjadi korupsi. Disclaimer adalah kondisi ketika auditor tidak dapat memberikan pendapat karena terdapat keterbatasan dalam memperoleh bukti audit yang memadai atau adanya persoalan yang sangat material sehingga kewajaran laporan keuangan belum dapat dinilai,” ujar Ilham.
Ia menjelaskan, dalam sistem pemeriksaan keuangan negara, BPK memiliki empat jenis opini, yakni Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (Adverse), dan Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer).
Menurutnya, setiap opini memiliki makna yang berbeda dan tidak dapat disamakan dengan proses penegakan hukum.
“Opini audit merupakan penilaian terhadap penyajian laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.
Sementara dugaan tindak pidana korupsi merupakan ranah aparat penegak hukum yang memerlukan proses penyelidikan, penyidikan, hingga pembuktian di pengadilan,” jelasnya.
Ilham menilai sikap Pemkab Bekasi yang menerima hasil pemeriksaan BPK dan menyatakan akan melakukan perbaikan merupakan langkah yang tepat. Ia berharap pemerintah daerah segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK guna memperbaiki tata kelola keuangan daerah.
“Yang paling penting setelah keluarnya opini disclaimer adalah komitmen melakukan pembenahan sistem administrasi, memperkuat pengendalian internal, meningkatkan kualitas pencatatan aset, serta memperbaiki tata kelola keuangan agar ke depan opini dapat meningkat,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa opini disclaimer harus dijadikan momentum evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan keuangan daerah, bukan sekadar menjadi konsumsi politik.
“Semua pihak sebaiknya mengawal proses perbaikan secara objektif. DPRD menjalankan fungsi pengawasan, pemerintah daerah melaksanakan rekomendasi BPK, sementara masyarakat ikut mengawasi agar tata kelola pemerintahan menjadi lebih transparan dan akuntabel,” ujarnya.
Ilham menambahkan, peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah tidak hanya berdampak pada perolehan opini BPK, tetapi juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
“Opini BPK seharusnya dipandang sebagai instrumen untuk mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan. Yang terpenting adalah bagaimana pemerintah daerah mampu menindaklanjuti seluruh catatan auditor secara nyata, sehingga pengelolaan keuangan menjadi semakin baik, transparan, dan akuntabel,” tutupnya.
Sebelumnya, Pemkab Bekasi menegaskan akan menjadikan opini disclaimer sebagai momentum evaluasi dan pembenahan menyeluruh terhadap sistem pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah juga menyatakan berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK sebagai bagian dari upaya memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola pemerintahan yang baik.
(Red)
