APAK Kawal Ketat Program PRAKARSA Rp100 Juta per RW, Tutup Celah Korupsi!

REDAKSI JAWA BARAT

- Redaksi

Sabtu, 3 Oktober 2026 - 19:06 WIB

50104 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

ANALISANEWS.ID||BANDUNG, – Aliansi Pemuda Anti Korupsi (APAK) menyatakan dukungan penuh terhadap Program Akselerasi Kewilayahan Bandung Utama (PRAKARSA) yang diatur dalam Perwal Kota Bandung Nomor 47 Tahun 2025. Namun APAK menegaskan, program dengan anggaran jumbo tersebut harus dikawal ketat agar tidak menjadi lahan pungutan liar dan kongkalikong.

Program PRAKARSA mengalokasikan anggaran Rp 100 juta per RW per tahun pada tahap awal, dan akan bertahap naik menjadi Rp 200 juta per RW per tahun yang bersumber dari APBD Kota Bandung. Pelaksana utama program adalah Kelompok Masyarakat (Pokmas) di tingkat RW dengan 7 bidang prioritas: penanganan sampah, ketahanan pangan, kemiskinan, infrastruktur dasar, pencegahan stunting, UMKM, dan ketertiban umum.

7 Titik Rawan Penyimpangan

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Berdasarkan analisis tata kelola, APAK mengidentifikasi 7 celah rawan korupsi yang harus ditutup:

  1. Perencanaan: Usulan kegiatan dipaksakan dari atas, bukan hasil Rembug Warga.
  2. Pemilihan Pokmas: Diisi orang kepercayaan lurah atau camat, bukan dipilih warga.
  3. Pengadaan Barang/Jasa: Tanpa tender terbuka, rekanan ditentukan oknum.
  4.  Pencairan Dana: Ditarik perantara dan dipotong di tengah jalan.
  5. Pelaksanaan Fisik: Kualitas di bawah standar dan volume tidak sesuai.
  6. Pelaporan: Laporan fiktif, bukti palsu, pertanggungjawaban dipalsukan.
  7. Pengawasan: Tidak ada pengumuman terbuka dan laporan tidak dapat diakses warga.

10 Langkah Penutup Celah Korupsi

Untuk mengamankan program, APAK menyerukan Wali Kota Bandung segera menetapkan Panduan Pengamanan Integritas dengan 10 ketentuan wajib:

  1. Rembug Warga Mutlak: Usulan wajib diputuskan dalam musyawarah terbuka, dihadiri minimal 30 persen warga dengan daftar hadir lengkap. Dilarang intervensi dari lurah, camat, maupun dinas.
  2. Pokmas Dipilih Langsung Warga: Anggota Pokmas tidak boleh rangkap jabatan sebagai pejabat kelurahan/kecamatan. Pengurus dipilih terbuka, bukan ditunjuk sepihak.
  3. Dana Langsung ke Rekening Pokmas: Pencairan langsung ke rekening Pokmas, tidak boleh lewat rekening kelurahan, kecamatan, maupun perorangan. Dilarang ada potongan apapun.
  4. Pengadaan Terbuka: Untuk nilai di atas Rp 20 juta wajib mengundang penawaran minimal 3 penyedia. Hasil wajib dipajang di papan pengumuman RW dan media sosial.
  5. Papan Informasi Realisasi: Setiap lokasi kegiatan wajib pasang papan yang memuat sumber dana, nilai anggaran, volume pekerjaan, nama Pokmas, jadwal, dan nomor aduan.
  6. Laporan Keuangan Bulanan Terbuka: Pemasukan, pengeluaran, dan saldo wajib dipajang setiap bulan di papan informasi RW dan diunggah ke laman resmi Pemkot.
  7. Tim Pengawasan Bebas: Dibentuk Tim Pemantau Warga yang terpisah dari Pokmas, beranggotakan tokoh masyarakat independen.
  8. Inspektorat dan Masyarakat Bersama Mengawasi: Inspektorat Kota wajib membuka jalur aduan khusus PRAKARSA dan melibatkan perwakilan masyarakat dalam sidak.
  9. Sanksi Tegas Tanpa Pandang Bulu: Siapa pun yang memotong atau mengondisikan proyek akan diberhentikan dari jabatan, dilaporkan ke Kejaksaan dan KPK, serta wajib mengembalikan kerugian negara.
  10. Perlindungan Pelapor: Warga yang melapor wajib dilindungi identitasnya sesuai UU Perlindungan Saksi dan Pelapor.

Langkah ini memiliki dasar hukum UUD 1945 Pasal 28H ayat (4), UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Bersih, UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Perwal No. 47 Tahun 2025, dan Perwal No. 12 Tahun 2026 tentang Pengendalian Kecurangan.

“PRAKARSA bukan milik dinas, bukan milik camat, bukan milik lurah. PRAKARSA adalah milik seluruh warga Kota Bandung. Jangan biarkan program mulia ini ternoda pungli, jual beli proyek, atau permainan oknum. Jika ada yang berani memotong uang rakyat, wajib berhadapan dengan hukum dan rakyat,” tegas APAK.

APAK mengajak seluruh warga untuk aktif mengawasi.

“Awasi, Catat, Laporkan. Jangan diam jika ada yang meminta biaya administrasi, jasa perantara, atau menentukan siapa yang boleh mengerjakan proyek,” pungkasnya.

 

Nara sumber:

Rd. Yadi Suryadi – Ketua Umum DPP Aliansi Pemuda Anti Korupsi (APAK) Jawa Barat

Berita Terkait

APAK Awasi Tunda Bayar APBD
Ketua DPRD Cimahi Lepas 6 Cabor Menuju Porprov XV Jabar 2026
Jelang Hari Bakti Kemenimipas ke- 2, Kanwil Ditjenpas Riau, Salurkan Bantuan Sosial Ke Panti Asuhan Al-Ikhlas
Pengobatan Alat Vital Jakarta Aa Anang, Handal dan Profesional
Dari Gagasan Menjadi Inovasi, Danal Bawa Happy Lemon Raih Juara 1 Pemuda Pelopor Kalimantan Barat 2026 Bidang Inovasi Teknologi
BUKAN SHM 507 YANG DILAPORKAN, TAPI DUGAAN REKAYASA BERITA ACARA BATAS – FPPK LURUSKAN PEMBELOKAN OPINI
Ketua Presidium FPII Bersama Pengawas DPI Tinjau Sarana Asimilasi dan Edukasi, Apresiasi Program Ketahanan Pangan Lapas Cianjur
Aliansi Mahasiswa Peduli Keadilan Gelar Aksi, Soroti Kejanggalan SK Sekda Tangsel, Pemkot Tak Berikan Respons

Berita Terkait

Jumat, 25 September 2026 - 00:21 WIB

Ketua Fast Respon Counter Polri Nusantara DPW Aceh Ucapkan Selamat Hari Ulang Tahun Kapolda Aceh

Kamis, 24 September 2026 - 00:17 WIB

Bea Cukai Aceh Turut Bahas Sekuritas Bandara Sultan Iskandar Muda

Kamis, 24 September 2026 - 00:11 WIB

Bea Cukai Aceh Musnahkan Barang Hasil Penindakan Senilai Rp1,83 Miliar

Selasa, 22 September 2026 - 00:45 WIB

Nomor 0811683833 Milik Ketua Fast Respon Counter Polri Nusantara DPW Aceh Diduga Diretas, Masyarakat Diminta Waspada

Senin, 21 September 2026 - 23:17 WIB

SK Fungsional Terbit Setelah Dilantik Jadi Irban, Pengangkatan Abdullah di Inspektorat Aceh Disorot Pengamat Hukum

Minggu, 30 Agustus 2026 - 16:42 WIB

Agustus 2026 Azanuddin Kurnia Terima Dua Penghargaan Bergengsi

Sabtu, 29 Agustus 2026 - 11:37 WIB

Serentak di 36 Kota, POGI Aceh dan Pegadaian Gelar Merdeka Stunting 2026

Sabtu, 15 Agustus 2026 - 20:32 WIB

Kaukus Nusantara Desak Pemekaran ALA dan ABAS Jadi Solusi Jaga Keutuhan NKRI Pasca-Kericuhan di Aceh

Berita Terbaru