KUTACANE — Adanya dugaan penggelapan zakat, infak dan sedekah Rp311 juta, pajak Rp1,5 miliar dan honor tenaga kesehatan 791 orang sebanyak Rp5,2 miliar di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah H. Sahudin Kutacane pada Tahun Anggaran 2025, kini menjadi sorotan tajam. Dugaan itu diperoleh dari Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Aceh hasil rilis 12 Juni 2026, dari hasil pemeriksaan Tahun Anggaran 2025.
Temuan dari sumber pajak sebesar Rp1.855.313.544,32 yang telah dipungut namun tidak disetor ke kas negara, atau belum disetor, pada RSUD H. Sahudin Kutacane, Tahun Anggaran 2025. Berdasarkan LHP BPK RI Perwakilan Aceh tertanggal 12 Juni 2026, pemeriksaan Tahun Anggaran 2025, dari laporan ini menyatakan, Bendahara Pengeluaran RSUD (BLUD) H. Sahudin Kutacane, sudah memungut PPN dan PPh dari transaksi, tetapi tidak menyetorkannya ke Kas Negara.
Adapun rincian yang belum disetor, pajak pusat yang belum disetor sekitar Rp1.540.000.000 sedangkan dari pungutan zakat, infak dan sedekah yang belum disetor ke kas daerah merupakan pendapatan khusus sesuai Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal sebagaimana telah diubah dengan Qanun Nomor 3 Tahun 2021 tentang Baitul Mal di Aceh. Pajak daerah, zakat, dan infak yang belum disetor sekitar Rp311.000.000. Jadi dari kedua sumber ini diperkirakan yang belum disetor dan diduga digelapkan oleh oknum pejabat rumah sakit ini sekitar Rp1.855.313.544.
Bagaimana mungkin uang pajak yang sudah dipungut dari transaksi justru tidak disetor? Pajak itu bukan milik rumah sakit. Pajak itu adalah titipan negara yang dipungut dari wajib pajak dan penyedia, yang wajib disetor ke kas negara. Siapa yang memegang uang itu setelah dipungut? Ke mana uang Rp1,54 miliar pajak pusat itu mengalir? Dan bagaimana mungkin zakat dan infak yang dipotong dari gaji paramedis justru tidak sampai ke Baitul Mal?
Potongan zakat dan infak dari gaji paramedis tenaga kesehatan RSUD H. Sahudin Kutacane dengan ketentuan gaji di atas Rp13.000.000 dikenakan zakat 2,5 persen dan di bawah Rp13.000.000 dikenakan infak 1 persen, diduga telah dipotong melalui slip gaji, tetapi tidak disetor ke rekening khusus kas daerah Kabupaten Aceh Tenggara sebagaimana mestinya. Hal ini terkait langsung dengan temuan pada poin di atas, di mana bagian zakat dan infak termasuk dalam total Rp311.000.000 yang belum disetor.
Jika potongan itu sudah terlihat di slip gaji, tetapi tidak sampai ke rekening khusus kas daerah, maka di mana uang itu berhenti? Siapa yang menahan uang zakat dan infak para nakes itu? Apakah nakes yang gajinya dipotong zakat 2,5 persen itu tahu bahwa zakatnya tidak disalurkan? Dan bagaimana perasaan 791 tenaga kesehatan yang gajinya dipotong untuk ibadah, tetapi ibadahnya justru tidak tersalurkan?
Dari sumber rumah sakit diperoleh informasi, pihak RSUD beralasan dana tersebut dipakai untuk operasional. Namun alasan tersebut ditolak oleh BPK karena RSUD masih surplus sekitar Rp313.000.000 pada Tahun 2025. Alasan untuk operasional itu adalah alasan yang tidak bisa diterima. Bagaimana mungkin rumah sakit yang masih surplus Rp313 juta justru memakai uang titipan pajak dan zakat untuk operasional? Jika surplus, mengapa uang titipan yang dipakai? Dan jika operasional memang kekurangan, mengapa bukan anggaran operasional yang diajukan secara resmi, bukan uang pajak dan zakat yang dipakai diam-diam?
Bahkan Direktorat Jenderal Pajak telah mengirimkan surat teguran pada Desember 2025, namun kewajiban tersebut tetap tidak disetorkan oleh oknum pejabat rumah sakit yang diduga menyalahgunakannya. Surat teguran dari Ditjen Pajak sudah dikirim pada Desember 2025, tetapi tetap tidak disetor. Apa lagi yang ditunggu setelah ditegur negara? Apakah teguran itu dianggap angin lalu? Siapa yang berani mengabaikan teguran Ditjen Pajak? Dan jika setelah ditegur pun tidak disetor, apakah ini masih sekadar kelalaian administrasi, atau sudah kesengajaan?
Diduga honor jasa pelayanan bagi 791 tenaga kesehatan dan jasa dokter spesialis sebesar lebih dari Rp5.200.000.000 belum dibayarkan selama tiga bulan, tidak jelas pertanggungjawabannya. Demikian yang diperoleh informasi dari ringkasan LHP BPK RI Perwakilan Aceh yang dirilis 12 Juni 2026.
Bagaimana mungkin 791 tenaga kesehatan yang setiap hari melayani pasien, yang berjaga di IGD, rawat inap, dan ruang operasi, honornya tidak dibayar tiga bulan? Siapa yang bekerja tanpa dibayar? Dan jika honor Rp5,2 miliar itu tidak dibayar, ke mana uang jasa pelayanan itu pergi? Apakah uang jasa pelayanan itu dipakai untuk menutup lubang lain? Apakah uang honor itu diputar untuk keperluan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan? Tiga bulan tanpa honor bukan angka kecil. Itu adalah tiga bulan keringat nakes yang tidak dihargai.
Hal ini masih sebagai dugaan, jadi perlu proses penyelidikan untuk membuktikannya. Untuk membuktikan hal ini, aparat penegak hukum diminta untuk dilakukan pemeriksaan terhadap slip gaji paramedis nakes, rekap potongan zakat, infak per bulan dari Bendahara RSUD, bukti transfer atau setoran ke rekening khusus kas daerah Baitul Mal, dan bukti tanda terima dari Baitul Mal Aceh Tenggara pada saat itu.
Perbuatan tersebut diduga melanggar Pasal 39 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut atau dipotong dapat diancam pidana. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 dan Pasal 3, yaitu apabila uang titipan negara dipakai untuk keperluan lain sehingga merugikan keuangan negara. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 38, untuk bagian zakat dan infak yang dipotong tetapi tidak disetor ke Baitul Mal. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 372 dan 374 tentang penggelapan dan penggelapan dalam jabatan.
Selain itu, perbuatan itu diduga melanggar Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal sebagaimana telah diubah dengan Qanun Nomor 3 Tahun 2021 tentang Baitul Mal di Aceh, yang menegaskan zakat, infak, dan sedekah adalah pendapatan khusus yang wajib disetor ke rekening khusus kas daerah melalui Baitul Mal, bukan dipakai untuk operasional. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 3 dan Pasal 104 menegaskan pengelolaan keuangan daerah harus tertib, taat ketentuan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah mewajibkan Bendahara Pengeluaran menyetorkan pajak yang dipungut tepat waktu dan mempertanggungjawabkannya dengan bukti yang sah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 4 dan Pasal 18 menegaskan setiap pengeluaran dan pemotongan harus didasarkan pada bukti yang sah dan sesuai peruntukan.
Jika pajak sudah dipungut tetapi tidak disetor, jika zakat sudah dipotong dari slip gaji tetapi tidak sampai ke Baitul Mal, dan jika honor 791 nakes tidak dibayar tiga bulan, maka persoalannya bukan lagi sekadar keterlambatan. Ini adalah persoalan tentang uang titipan yang dipakai untuk keperluan lain, tentang hak nakes yang ditahan, dan tentang hak fakir miskin yang seharusnya menerima zakat dan infak itu. Selama aparat penegak hukum belum memeriksa slip gaji, rekap potongan, bukti transfer ke Baitul Mal, dan bukti setoran pajak ke kas negara, maka dugaan Rp7 miliar lebih ini akan terus menjadi tanda tanya besar di RSUD H. Sahudin Kutacane. (SKD)
































