BDx Jatiluhur Disetop Sementara, APAK: Hormati Hukum Lingkungan

REDAKSI JAWA BARAT

- Redaksi

Jumat, 2 Oktober 2026 - 04:39 WIB

50131 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

PURWAKARTA, ANALISANEWS.ID, — Aliansi Pemuda Anti Korupsi (APAK) meminta Pemerintah Kabupaten Purwakarta dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap proses pembangunan pusat data BDx di kawasan Jatiluhur.

Ketua Umum DPP APAK Jawa Barat, Rd. Yadi Suryadi, menegaskan permintaan tersebut muncul setelah Pemprov Jabar menyatakan pembangunan BDx dihentikan sementara karena dokumen AMDAL dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) belum terbit, sementara pekerjaan fisik telah dimulai sejak 22 September 2026.

“Bagi kami, kondisi tersebut harus dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat berdasarkan dokumen resmi, bukan berdasarkan asumsi. Hukum lingkungan harus dihormati,” tegas Yadi di Purwakarta, Oktober 2026.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

APAK menyampaikan 10 poin permintaan resmi sebagai bentuk pengawasan publik:

1. Hentikan Seluruh Pekerjaan Fisik

APAK meminta pemerintah memastikan tidak ada aktivitas konstruksi yang tetap berjalan selama status penghentian sementara berlaku, sampai seluruh perizinan dinyatakan jelas.

2. Publikasikan Status AMDAL dan Persetujuan Lingkungan

Masyarakat berhak mengetahui tahapan AMDAL, dokumen yang telah disampaikan, hasil penilaian, serta status Persetujuan Lingkungan sesuai PP Nomor 22 Tahun 2021.

3. Periksa Kronologi Pembangunan

Pemerintah perlu mencocokkan secara detail tanggal dimulainya pekerjaan fisik, tanggal pengajuan AMDAL, tahapan penilaian, tanggal Persetujuan Lingkungan jika sudah ada, serta tanggal permohonan dan penerbitan PBG.

4. Periksa Penggunaan Air

APAK menyoroti pentingnya kajian sumber air, kebutuhan air, izin pemanfaatan air, dampak terhadap Waduk Jatiluhur, serta dampaknya terhadap kebutuhan masyarakat dan pertanian. Hal ini juga menjadi perhatian Pemprov Jabar.

5. Buka Kajian Lingkungan kepada Masyarakat

Masyarakat berhak atas informasi publik sesuai UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, termasuk untuk melihat dan mendapatkan salinan dokumen lingkungan.

6. Periksa Kesesuaian Tata Ruang

Pemerintah perlu menjelaskan apakah lokasi dan kegiatan BDx telah sesuai dengan RTRW/RDTR dan ketentuan pemanfaatan ruang yang berlaku.

7. Periksa Status PBG

APAK meminta penjelasan resmi mengenai status permohonan PBG, persyaratan yang belum terpenuhi, serta tindakan pemerintah terhadap pekerjaan fisik sebelum PBG diterbitkan.

8. Pengawasan Lingkungan Independen dan Terdokumentasi

Jika ditemukan pelanggaran, pemerintah harus menerapkan penegakan hukum sesuai kewenangannya. PP No. 22/2021 Pasal 505 menyatakan Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota wajib menerapkan sanksi administratif apabila dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terkait Persetujuan Lingkungan.

9. Jangan Ada Perlakuan Khusus

APAK meminta seluruh proses dilakukan berdasarkan ketentuan yang sama sebagaimana berlaku bagi pelaku usaha lainnya, tanpa perlakuan istimewa.

10. Jika Ada Indikasi Pidana, Serahkan ke Aparat Berwenang

APAK menegaskan tidak menyimpulkan telah terjadi korupsi sebelum ada bukti dan pemeriksaan sah. Namun, apabila ditemukan dugaan penyalahgunaan wewenang, suap, konflik kepentingan, kerugian negara, atau tindak pidana lainnya, APAK meminta aparat penegak hukum menindaklanjuti sesuai kewenangan.

“Pembangunan investasi penting, tapi kepatuhan hukum dan keberlanjutan lingkungan jauh lebih penting. Jangan sampai Waduk Jatiluhur yang menjadi sumber kehidupan warga, pertanian, dan air baku, terdampak karena proses yang tidak transparan,” pungkas Yadi.

 

Sumber: Rd. Yadi Suryadi – Ketua Umum DPP Aliansi Pemuda Anti Korupsi (APAK) Jawa Barat

Berita Terkait

APAK Mendesak Gubernur Buka-Bukaan Soal Hibah Rp 10,4Miliar Perihal Yayasan Baru
Dinamika Pengembangan Kawasan Industri di Nagasari Serang Baru Kabupaten Bekasi
Raih Prestasi di Porprov 2026, Jonly Nahampun Apresiasi Cabor Sambo Kabupaten Bekasi
Ketua DPD Asep Sufandi, S.H. dan Sekjen DPD RD. Yadi Suryadi Resmi Dikukuhkan Pimpin Baja Indonesia Raya Jawa Barat Periode 2026–2031
APAK Minta Salinan Resmi LHP BPK LKPD TA 2025 Pemkot Bandung Terkait Opini WDP, 20 Temuan, Serta Potensi Nilai Kerugian / Beban Keuangan Daerah
BAJA Gelar Dzikir Nasional Ditengah Panasnya Politik Global Dunia
Miris! Parkir The Suites Metro Dipersoalkan, Warga Minta Gratis Sampai Ada Transparansi
Pemkot Cimahi Gelar Upacara Hari Pahlawan, Serahkan 23 sertifikat Aset dan Lepas 2 Relawan PSM Umroh Gratis

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 15:45 WIB

Sholat Jumat Keliling, Polsek Kubu Pererat Silaturahmi di Masjid Al-Falah Rantau Panjang Kanan

Jumat, 20 November 2026 - 15:42 WIB

Jalan Jenderal Sudirman Diperbaiki, Kapolsek Kubu Pastikan Pengaturan Buka Tutup Kendaraan Berjalan Tertib

Kamis, 19 November 2026 - 13:52 WIB

Polsek Kubu Beri Arahan Petugas Buka Tutup Jalan, Pastikan Arus Lalu Lintas Tetap Lancar di Rantau Panjang Kiri

Rabu, 18 November 2026 - 22:39 WIB

Antisipasi Banjir, Kapolsek Kubu Terjun Langsung Pantau Wilayah Rawan di Dua Kecamatan

Senin, 16 November 2026 - 20:08 WIB

Antusiasme Masyarakat Luar Biasa, Polsek Kubu Perketat Pengamanan Turnamen Bola Voli Piala Kapolsek Kubu Cup

Senin, 16 November 2026 - 15:20 WIB

Antisipasi Banjir, Bhabinkamtibmas Polsek Kubu Lakukan Pemantauan di Wilkum Polsek Kubu

Senin, 16 November 2026 - 13:39 WIB

Polsek Kubu tingkatkan patroli di titik rawan, guna mencegah terjadi nya tindak pidana di wilkum polsek kubu.

Senin, 16 November 2026 - 11:08 WIB

Jaga Keamanan Pagi, Polsek Kubu Laksanakan Giat PKM Strong Point di Dua Titik Jalan Utama

Berita Terbaru