Ancam Kesehatan Warga, Aktivitas Lapak Kaleng Tiner Bekas di Bekasi Minta Segera Ditindak

REDAKSI PROV. JAWA BARAT

- Redaksi

Sabtu, 3 Oktober 2026 - 23:06 WIB

5094 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BEKASI – ANALISANEWS.ID

Lembaga Swadaya Masyarakat Gada Shakti Nusantara (LSM GANAS) mendesak Aparatur Penegak Hukum (APH) dan pemerintah desa setempat untuk segera menindak tegas lapak penampungan kaleng bekas tiner di Kampung Kepuh, Desa Waringin Jaya, Kecamatan Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi.

Lapak tersebut diduga kuat mengelola limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) tanpa izin resmi dan menimbulkan bau menyengat yang mengancam kesehatan masyarakat.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ketua Umum LSM GANAS, Brian Shakti, menyatakan bahwa desakan ini didasari atas laporan serta keluhan warga sekitar yang merasa terganggu oleh bau kimia yang menyengat dari aktivitas penampungan tersebut.

“Setelah kami melakukan investigasi di lapangan, ternyata memang benar adanya aktivitas penampungan kaleng bekas tiner yang diduga mengandung zat limbah B3. Baunya sangat menyengat dan berpotensi kuat mengancam kesehatan masyarakat sekitar,” ujar Brian pada Sabtu, 3/10/ 2026.

Melihat kondisi tersebut, Brian meminta komitmen serius dari aparatur pemerintahan Desa Waringin Jaya hingga jajaran penegak hukum untuk menghentikan operasional tempat tersebut jika tidak mampu menunjukkan legalitas yang sah.

“Kami dari LSM GANAS mendesak kepada pihak APH untuk segera turun ke lokasi dan menutup lapak tersebut demi melindungi kesehatan warga. Selain itu, kami juga mempertanyakan kelengkapan dokumen perizinannya, apakah mereka mengantongi izin resmi untuk mengelola kaleng bekas limbah B3 jenis tiner ini atau tidak,” pungkas Brian tegas.

Secara regulasi di Indonesia, pengelolaan limbah B3 merupakan aktivitas ketat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) sebagaimana telah diubah sebagian melalui UU Cipta Kerja. Berdasarkan aturan hukum yang berlaku, setiap individu atau badan usaha yang melakukan pengumpulan, pengangkutan, maupun pemanfaatan limbah B3 wajib memiliki Perizinan Berusaha atau persetujuan teknis dari Pemerintah Pusat atau Daerah.

Jika aktivitas penampungan di Kampung Kepuh terbukti melakukan pencemaran lingkungan atau beroperasi ilegal tanpa kelayakan teknis yang diakui, pengelola dapat dijerat sanksi administratif berupa paksaan pemerintah hingga penutupan kegiatan usaha, serta potensi sanksi pidana kumulatif jika terbukti melakukan dumping limbah secara sembarangan.

(Red)

Berita Terkait

Sepiring Nasi untuk Sesama, Dapur Umum GRIB Jaya Medan Hadir Menjaga Harapan Mereka yang Membutuhkan
Farianda Tunjukkan Komitmen Nyata Lanjutkan Pengabdian di PWI Sumatera Utara
​Kanwil Ditjenpas Sumut Siap Dukung Penuh Proses Penegakan Hukum Terkait Pegawai Lapas Medan yang Diamankan Polisi
Evaluasi dan Penguatan Tugas dan Fungsi Pengamanan Rutan Tanjung Pura Ikuti Zoom Meeting bersama Direktur Pengamanan dan Intelijen Ditjenpas
Bapas Kelas I Medan Lakukan Pengawasan Klien Pemasyarakatan dalam Program Ketahanan Pangan
IJTI Pengda Sumut Bakal Gelar Musda ke-VI, Tuti Alawiyah Lubis Maju Sebagai Calon Ketua Periode 2026/2029
Sinergi Cegah Banjir, Rutan Kabanjahe Bersama Kelurahan Kampung Dalam Gelar Kerja Bakti Pembersihan Drainase
Kakanwil Ditjenpas Sumut Jalu Yuswa Panjang Pastikan Program Pembinaan Produktif Berjalan Optimal di Rutan Tanjung Pura

Berita Terkait

Jumat, 25 September 2026 - 00:21 WIB

Ketua Fast Respon Counter Polri Nusantara DPW Aceh Ucapkan Selamat Hari Ulang Tahun Kapolda Aceh

Kamis, 24 September 2026 - 00:17 WIB

Bea Cukai Aceh Turut Bahas Sekuritas Bandara Sultan Iskandar Muda

Kamis, 24 September 2026 - 00:11 WIB

Bea Cukai Aceh Musnahkan Barang Hasil Penindakan Senilai Rp1,83 Miliar

Selasa, 22 September 2026 - 00:45 WIB

Nomor 0811683833 Milik Ketua Fast Respon Counter Polri Nusantara DPW Aceh Diduga Diretas, Masyarakat Diminta Waspada

Senin, 21 September 2026 - 23:17 WIB

SK Fungsional Terbit Setelah Dilantik Jadi Irban, Pengangkatan Abdullah di Inspektorat Aceh Disorot Pengamat Hukum

Minggu, 30 Agustus 2026 - 16:42 WIB

Agustus 2026 Azanuddin Kurnia Terima Dua Penghargaan Bergengsi

Sabtu, 29 Agustus 2026 - 11:37 WIB

Serentak di 36 Kota, POGI Aceh dan Pegadaian Gelar Merdeka Stunting 2026

Sabtu, 15 Agustus 2026 - 20:32 WIB

Kaukus Nusantara Desak Pemekaran ALA dan ABAS Jadi Solusi Jaga Keutuhan NKRI Pasca-Kericuhan di Aceh

Berita Terbaru