ANALISANEWS.ID||BANDUNG – Pengelolaan parkir di The Suites Metro Apartment menjadi polemik. Sejumlah pemilik dan penghuni apartemen menyampaikan keberatan atas rencana pengalihan pengelolaan parkir kepada pihak ketiga yang dinilai belum disosialisasikan secara terbuka dan transparan.
Persoalan ini mencuat setelah munculnya dua nama perusahaan pengelola jasa perparkiran, yakni CV Queen Parking asal Yogyakarta dan PT Saka Guru Bahagia yang dikenal dengan nama Saka Parking. Keduanya menjadi sorotan setelah warga menemukan adanya petugas dengan identitas kedua perusahaan tersebut di lingkungan apartemen.
Dalam pertemuan dan penyampaian aspirasi di lokasi, warga mempertanyakan siapa sebenarnya pihak yang mendapatkan kewenangan mengelola parkir, bagaimana mekanisme kerja samanya, serta berapa nilai kontrak dan pembagian keuntungan dari pengelolaan tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Persoalan semakin memanas lantaran hingga saat ini pihak pengawas mengaku belum menerima salinan kontrak kerja sama antara pengurus apartemen dengan vendor pengelola parkir.
Pengawas Mengaku Dua Kali Bersurat, Tak Ditanggapi
Perwakilan pengawas apartemen mengungkapkan pihaknya telah dua kali melayangkan surat resmi kepada pengurus untuk meminta pembahasan mengenai rencana kerja sama pengelolaan parkir dengan pihak ketiga. Namun kedua surat tersebut belum mendapatkan tanggapan sebagaimana yang diharapkan.
“Kami pihak pengawas sesungguhnya sudah bersurat resmi kepada pengurus untuk membicarakan rencana kerja sama dengan pihak ketiga. Surat pertama tidak ditanggapi, surat kedua juga tidak ditanggapi. Sampai hari ini pengawas tidak mendapatkan kontraknya,” ungkap perwakilan pengawas.
Atas kondisi tersebut, muncul usulan dari sejumlah pemilik agar pembayaran parkir untuk sementara waktu digratiskan sampai persoalan pengelolaan mendapatkan kejelasan.
“Kita kawal sama-sama mulai hari ini sampai ada kejelasan. Parkir tetap digratiskan untuk para pemilik dan penghuni,” tegasnya.
Warga Hanya Minta Transparansi
Salah seorang perwakilan penghuni, Zaenal, menyampaikan pihaknya meminta Suryadi bertanggung jawab atas polemik yang terjadi. Menurutnya, persoalan ini bukan semata-mata tentang tarif parkir, melainkan menyangkut keterbukaan pengelolaan fasilitas bersama milik para pemilik dan penghuni apartemen.
“Kami hanya meminta transparansi. Kalau memang ada pengalihan pengelolaan parkir kepada pihak ketiga, harus jelas siapa perusahaannya, bagaimana perjanjiannya, dan apa dasar kebijakannya. Jangan sampai pemilik dan penghuni justru tidak mengetahui apa yang sedang terjadi,” ungkapnya.
Tarif Parkir Dikeluhkan
Persoalan lainnya adalah kekhawatiran warga terhadap kemungkinan kenaikan tarif parkir apabila pengelolaan sepenuhnya diserahkan kepada vendor swasta.
Saat ini, tarif parkir yang dikeluhkan warga disebut mencapai Rp30.000 per hari untuk kendaraan mobil dan Rp15.000 per hari untuk sepeda motor.
Warga menilai keterlibatan perusahaan pengelola parkir berpotensi menimbulkan perubahan tarif karena adanya biaya operasional, pengelolaan SDM, serta target keuntungan perusahaan.
Dadang: Apartemen Bukan Milik Perseorangan
Sementara itu, Dadang yang mewakili unsur pengurus dan pemilik menyampaikan keprihatinannya atas persoalan yang terjadi.
“Biasanya pemilik itu digratiskan, tetapi di sini kita harus membayar, selain kewajiban air dan listrik. Miris kita mendengar kondisi seperti ini. Kita hanya meminta transparansi dan akuntabilitas,” ungkap Dadang.
Ia menegaskan apartemen bukan milik perseorangan atau kelompok tertentu, melainkan terdapat hak dan kepentingan seluruh pemilik yang harus dihormati.
Queen Parking dan Saka Parking Perlu Beri Penjelasan
Munculnya nama CV Queen Parking dan PT Saka Guru Bahagia (Saka Parking) menjadi perhatian dalam polemik ini. Warga membutuhkan kejelasan mengenai perusahaan mana yang secara resmi mendapatkan penunjukan, bagaimana hubungan kedua perusahaan tersebut, siapa yang bertanggung jawab atas operasional parkir, serta bagaimana isi perjanjian kerja sama dengan pengurus apartemen.
Transparansi mengenai kontrak, masa kerja sama, tarif, kewajiban vendor, hingga mekanisme pertanggungjawaban keuangan menjadi hal yang perlu dibuka kepada para pemilik dan penghuni.
Pihak pengawas menyampaikan langkah selanjutnya akan dilakukan melalui komunikasi bersama para pemilik serta mengedepankan ketentuan dan regulasi yang berlaku. Bahkan, muncul rencana untuk menyampaikan persoalan ini kepada DPKP Pemerintah Kota Bandung.
Hingga berita ini diturunkan, pihak pengurus The Suites Metro Apartment maupun perusahaan yang namanya muncul dalam pengelolaan parkir tersebut belum memberikan penjelasan resmi.
Kini, persoalan parkir The Suites Metro Apartment bukan lagi sekadar urusan keluar masuk kendaraan, melainkan telah berkembang menjadi persoalan kepercayaan, keterbukaan, dan hak pemilik atas pengelolaan fasilitas bersama.
