Soal Putusan MK 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, PSI Jabar: Jangan Pelintir N.O. Seolah Vonis Gibran Bersalah

REDAKSI JAWA BARAT

- Redaksi

Kamis, 8 Oktober 2026 - 04:44 WIB

50117 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BANDUNG, ANALISANEWS.ID, — DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Jawa Barat angkat bicara terkait polemik Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang ramai diperbincangkan di ruang publik.

Ketua Departemen Hukum dan Advokasi DPW PSI Jawa Barat, Irfan Junaedi, menegaskan putusan tersebut harus ditempatkan secara objektif sebagai produk lembaga peradilan konstitusi yang wajib dihormati semua pihak.

Dalam perkara tersebut, Mahkamah Konstitusi pada akhirnya menyatakan permohonan para Pemohon *tidak dapat diterima (N.O.)*. Mahkamah juga mengabulkan eksepsi Termohon terkait kedudukan hukum dan menyatakan para Pemohon tidak memiliki legal standing.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Jangan Pelintir Dalil Jadi Fakta Hukum

Irfan menekankan ada 5 pesan konstitusional penting yang harus dipahami publik dari putusan ini.

Pertama, tidak boleh ada pihak yang membangun kesimpulan seolah-olah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah dinyatakan bersalah atau terbukti melakukan manipulasi syarat pencalonan.

“Tuduhan mengenai dugaan cacat administratif maupun manipulatif merupakan dalil yang diajukan oleh para Pemohon, bukan fakta hukum yang dinyatakan terbukti oleh Mahkamah. Sangat tidak tepat apabila dalil Pemohon diperlakukan di ruang publik seolah merupakan fakta hukum,” tegas Irfan dalam keterangan tertulisnya, Selasa (7/10/2026).

Kedua, Irfan meminta publik membedakan forum hukum dengan forum opini politik. Kritik politik sah dalam demokrasi, namun ketika persoalan sudah dibawa ke pengadilan, semua pihak harus tunduk pada amar putusan, bukan mengambil narasi permohonan sambil mengabaikan putusannya.

Amar Putusan Jelas: Permohonan Tidak Dapat Diterima

Ketiga, PSI Jabar meminta penghentian framing menyesatkan. Irfan menegaskan, dalam amar putusan tidak ada satu kalimat pun yang menyatakan Gibran bersalah, curang, atau memanipulasi syarat pendidikan.

Amar putusan MK justru berbunyi: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

“Dengan demikian, secara hukum tidak dapat dibenarkan membangun opini seolah ada putusan pengadilan yang menyatakan Gibran melakukan pelanggaran sebagaimana dituduhkan,” ujarnya.

Keempat, terkait kepastian hukum. PSI Jabar mengingatkan, Pemilu 2024 telah menghasilkan Presiden dan Wakil Presiden melalui tahapan konstitusional, bahkan sengketa Pilpres telah diputus melalui Putusan MK Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024. Proses hukum tidak boleh menjadi siklus sengketa tanpa akhir yang mengganggu stabilitas demokrasi.

Kelima, PSI Jabar menegaskan sikapnya berdiri untuk supremasi hukum, bukan kultus individu.

“Kami membela Gibran bukan semata karena dia Wapres. Kami membela prinsip hukum bahwa seseorang tidak boleh dinyatakan bersalah hanya berdasarkan tuduhan atau trial by media dan trial by social media. Seseorang harus dinilai berdasarkan proses hukum, alat bukti, dan amar putusan,” kata Irfan.

Irfan mempersilakan pihak yang masih keberatan menempuh mekanisme hukum yang tersedia, namun jangan menggantikan putusan pengadilan dengan penghakiman opini publik.

Ajak Masyarakat Baca Utuh Putusan

Di akhir pernyataannya, PSI Jabar mengajak masyarakat Jawa Barat untuk membaca persoalan dengan kepala dingin dan tidak mudah percaya pada potongan video atau judul berita provokatif.

“Baca putusannya. Pahami pertimbangannya. Lihat amar putusannya. Jangan menjadikan N.O. sebagai seolah-olah vonis kesalahan. Dan jangan pula menjadikan perdebatan politik sebagai pengganti putusan pengadilan. Kepastian hukum harus di atas kegaduhan politik,” pungkas Irfan Junaedi.

 

Sumber : Ketua Departemen Hukum dan Advokasi

DPW PSI Jawa Barat

 

IRFAN JUNAEDI

Berita Terkait

Kabupaten Bekasi Punya Wakil di Final Nasional CEO 2, Rayyan Melaju ke UGM
Ketua MIO Jabar Beri Apresiasi, Prestasi AYS Prayogie Jadi Bukti MIO Makin Diperhitungkan
APAK SIKAPI KUNJUNGAN KPK DALAM RAPAT PARIPURNA DPRD KOTA BANDUNG.
Ridwan Hisjam Sentil Bahlil: Golkar Partai Besar, Mengapa Tak Berani Usulkan Cawapres kepada Prabowo?
APAK Mendesak Gubernur Buka-Bukaan Soal Hibah Rp 10,4Miliar Perihal Yayasan Baru
APAK Minta Salinan Resmi LHP BPK LKPD TA 2025 Pemkot Bandung Terkait Opini WDP, 20 Temuan, Serta Potensi Nilai Kerugian / Beban Keuangan Daerah
BAJA Gelar Dzikir Nasional Ditengah Panasnya Politik Global Dunia
Miris! Parkir The Suites Metro Dipersoalkan, Warga Minta Gratis Sampai Ada Transparansi

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 17:45 WIB

Buron Pemasok Ganja 11,20 Kg Berhasil Ditangkap, Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara Ringkus DPO

Jumat, 20 November 2026 - 14:20 WIB

Cegah Karhutla Sejak Dini, Polsek Lawe Alas Turun Langsung Edukasi Masyarakat di Desa Pasir Bangun

Kamis, 19 November 2026 - 15:13 WIB

Peduli Pengangguran, Wakapolres Aceh Tenggara Turun Langsung Sambangi Masyarakat melalui Program POLIRAN

Rabu, 18 November 2026 - 00:26 WIB

Baitul Mal Agara Dorong Kesadaran Muzakki Berzakat, Infak, dan Wakaf

Senin, 16 November 2026 - 21:02 WIB

RIKA LISKANDRA PACU DISIPLIN DAN BUDAYA BERSIH, PUSKESMAS LAWE DUA PERKUAT KOMITMEN PELAYANAN KESEHATAN

Senin, 16 November 2026 - 11:46 WIB

Peredaran Ganja di Kutambaru Terbongkar, Satresnarkoba Polres Agara Amankan Petani Bersama 2,016 Kilogram Ganja

Minggu, 15 November 2026 - 17:57 WIB

Kapolres Aceh Tenggara Gelar Minggu Kasih di Gereja HKBP Lawe Ponggas, Ajak Jemaat Jaga Kerukunan dan Kamtibmas.

Jumat, 13 November 2026 - 22:13 WIB

Safari Subuh Jadi Ruang Kebersamaan, Kapolres Aceh Tenggara Bersama Forkopimda Perkuat Sinergi dengan Masyarakat

Berita Terbaru

JAWA BARAT

APAK SIKAPI KUNJUNGAN KPK DALAM RAPAT PARIPURNA DPRD KOTA BANDUNG.

Minggu, 22 Nov 2026 - 13:33 WIB