Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Gayo Lues, Muhaimin, mengonfirmasi bahwa material fisik huntara tersebut pada mulanya merupakan aset dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pasca-tanggap darurat. Mengingat masa pemanfaatannya telah selesai, pemerintah daerah berkewajiban melakukan pengamanan fisik dan administrasi.
“Itu merupakan aset BNPB. Pemda mengumpulkannya dan digudangkan agar pengelolaannya tertib dan terpantau,” ujar Muhaimin saat dikonfirmasi, Senin (5/10).
Pengamanan aset tersebut merujuk pada prinsip tata kelola Barang Milik Daerah (BMD) untuk menghindari potensi kerusakan, penyusutan nilai, maupun kehilangan material di lapangan. Seluruh komponen huntara yang telah dibongkar dialokasikan penyimpanannya di gudang milik Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Gayo Lues.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Muhaimin menambahkan, proses penertiban saat ini masih berjalan secara bertahap di sejumlah titik sebaran huntara. “Saat ini masih dalam tahap proses pembongkaran,” kata dia.
Setelah seluruh material rampung digudangkan dan diverifikasi kelayakannya, BPBD akan mencatat status ketersediaan barang tersebut. Material yang masih memenuhi standar teknis nantinya dapat dialihfungsikan atau disiagakan kembali sewaktu-waktu sebagai sarana tanggap darurat apabila terjadi eskalasi bencana di wilayah Gayo Lues. (Ham)
