ANALISANEWS.ID||
BANDUNG, 27 Agustus 2026 – Aliansi Pemuda Anti Korupsi (APAK) Jawa Barat mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk melakukan efisiensi dan perampingan birokrasi di tengah keterbatasan anggaran daerah.
Ketua APAK Jawa Barat, Rd. Yadi Suryadi, mengatakan penataan birokrasi tidak boleh hanya sebatas mengurangi jumlah dinas atau jabatan. Prosesnya harus didasarkan pada beban kerja, fungsi, kebutuhan pelayanan, dan kemampuan anggaran.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Struktur boleh ramping, tetapi pelayanan kepada masyarakat harus semakin kuat. Jangan sampai efisiensi justru menurunkan kualitas pelayanan,” ujar Yadi di Bandung, Kamis (27/8/2026).
8 Usulan Konkret APAK
Untuk mewujudkan birokrasi yang ramping namun efektif, APAK mengusulkan sejumlah langkah strategis:
- Menggabungkan perangkat daerah dengan fungsi dan tugas tumpang tindih
- Mengurangi jenjang birokrasi yang tidak diperlukan
- Memperkuat tenaga fungsional dan layanan langsung ke masyarakat
- Mengurangi belanja operasional yang tidak prioritas
- Mengalihkan hasil penghematan untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perlindungan sosial
- Mengevaluasi BUMD yang tidak produktif dan membebani keuangan daerah
- Mempercepat digitalisasi pelayanan publik
- Membuka perhitungan efisiensi kepada publik dan DPRD
Yadi menegaskan perampingan tidak boleh berhenti pada perubahan nama atau struktur jabatan tanpa menghasilkan penghematan dan peningkatan pelayanan nyata.
“Setiap anggaran yang dihemat harus jelas penggunaannya dan benar-benar dikembalikan untuk kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Perlu Peta Jalan Transparan
APAK juga meminta Pemprov Jabar membuat peta jalan perampingan birokrasi yang transparan, terukur, dan dapat diawasi secara berkala.
“Efisiensi bukan sekadar menghemat anggaran, tetapi memastikan anggaran yang terbatas memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Jawa Barat,” pungkas Rd. Yadi Suryadi.
