ROKAN HILIR – Ketua Suku Hambaraja Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, Datuk H. Widiarto, menyatakan sikap tegas mendukung Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap berada di bawah Presiden Republik Indonesia. Ia menolak wacana penempatan Polri di bawah kementerian tertentu.
Menurut Datuk H. Widiarto, wacana tersebut berpotensi melemahkan profesionalisme Polri sebagai institusi penegak hukum yang harus berdiri netral dan independen.
Jika Polri berada di bawah kementerian, ia menilai penegakan hukum berisiko dipengaruhi kepentingan politik maupun kepentingan lain di luar hukum.
Ia juga menilai capaian positif Polri sejak dilaksanakannya Reformasi Polri. Menurutnya, banyak perubahan signifikan yang dirasakan masyarakat, terutama dalam pendekatan pelayanan dan penyelesaian persoalan sosial.
Datuk H. Widiarto berharap, ke depan Polri terus diperkuat sebagai institusi yang profesional, modern, dan dipercaya masyarakat, tanpa intervensi kepentingan politik yang dapat merusak tatanan penegakan hukum.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
