ANALISANEWS.ID||BANDUNG – Aliansi Pemuda Anti Korupsi (APAK) Kota Bandung menyoroti dinamika hubungan kerja antara Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung yang beredar di ruang publik. APAK menegaskan belum ada pernyataan resmi Pemkot yang menyatakan terjadinya perselisihan struktural, namun dinamika tersebut penting dikaji dari sisi kepemerintahan.
APAK mengingatkan, pasangan Wali Kota – Wakil Wali Kota dipilih sebagai satu kesatuan paket dalam Pilkada. Masyarakat memberikan suara bukan hanya untuk figur individu, melainkan untuk keseluruhan visi-misi yang dijanjikan saat kampanye.
Berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Wakil Kepala Daerah memiliki fungsi pendamping dan pembantu tugas Kepala Daerah sesuai pembagian tugas yang ditetapkan secara resmi. Pembagian tugas itu seharusnya dituangkan dalam instrumen resmi seperti Surat Keputusan atau perintah kerja, agar tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan maupun kekosongan arahan kepada perangkat daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
4 Risiko Jika Tidak Harmonis
Dalam kajian kepemerintahan APAK, ketidakharmonisan kerja berisiko menimbulkan:
1. Disintegrasi Prioritas Program: Dinas, ASN, dan OPD menjadi bingung arah prioritas, sehingga realisasi visi-misi lambat atau terabaikan.
2. Penurunan Kualitas Koordinasi APBD: Perencanaan anggaran, pelaksanaan proyek, pengendalian inflasi, layanan kesehatan, pendidikan, hingga perumahan rusunawa berpotensi terhambat.
3. Kelemahan Akuntabilitas Kepada DPRD: DPRD akan kesulitan meminta pertanggungjawaban yang jelas apabila pembagian tugas tidak terukur secara tertulis.
4. Penurunan Kepercayaan Publik: Masyarakat melihat Pilkada sebagai kontrak sosial. Ketika terlihat dinamika internal, kepercayaan terhadap kinerja Pemkot dapat menurun.
Tiga Aspirasi Masyarakat
Dari aspirasi yang diterima APAK, ada tiga arus tanggapan masyarakat:
Pertama, kelompok yang mendesak penyelesaian cepat agar pelayanan publik tidak terganggu.
Kedua, kelompok yang memberi ruang proses internal tetapi tetap menuntut transparansi laporan capaian visi-misi berkala.
Ketiga, kelompok yang meminta DPRD menjalankan fungsi pengawasan dengan memanggil Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam Rapat Dengar Pendapat.
Sikap Resmi APAK
APAK menegaskan tidak memihak salah satu antara Wali Kota maupun Wakil Wali Kota. APAK berpihak kepada kepentingan masyarakat Kota Bandung.
APAK meminta Pemkot Bandung mengeluarkan pernyataan resmi berupa:
- Dokumen pembagian tugas resmi Wali Kota dan Wakil Wali Kota
- Konfirmasi apakah visi-misi pasangan calon saat pencalonan masih menjadi pedoman utama kerja Pemkot
- Laporan capaian realisasi visi-misi per triwulan yang dapat diakses publik
APAK juga meminta DPRD Kota Bandung mengoptimalkan fungsi pengawasan konstitusional: memastikan mekanisme kerja berjalan sesuai peraturan perundang-undangan, meminta laporan kinerja, serta memastikan anggaran rakyat digunakan untuk mewujudkan visi-misi yang dijanjikan.
Terakhir, APAK mengingatkan masyarakat agar tetap waspada terhadap berita hoaks dan menunggu klarifikasi resmi dari Pemerintah Kota Bandung sebelum menarik kesimpulan akhir.
“Pemerintahan daerah yang sehat adalah pemerintahan yang terkoordinasi, terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Kami berharap perbedaan pandangan diselesaikan melalui mekanisme kelembagaan, bukan dibiarkan menghambat pelayanan,” tutup APAK.**
