APAK MEMPERTANYAKAN KINERJA GUBERNUR JAWA BARAT DEDI MULYADI.

REDAKSI JAWA BARAT

- Redaksi

Kamis, 24 September 2026 - 16:55 WIB

50139 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bandung, Analisanews.id, – Aliansi Pemuda Anti Korupsi (APAK) mempertanyakan kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat sepanjang tahun anggaran 2026. Sorotan meliputi kondisi fiskal, rencana pembiayaan Rp3,4 triliun, tata kelola pemerintahan, hingga efektivitas pelayanan publik.

Ketua Umum APAK, Rd. Yadi Suryadi menegaskan, kritik yang disampaikan lembaganya merupakan bagian dari fungsi kontrol publik, bukan serangan personal terhadap Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

“Yang kami pertanyakan bukan pribadi gubernur, tetapi bagaimana kebijakan dijalankan dan apa dampaknya bagi masyarakat. APBD adalah uang rakyat, penggunaannya harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Yadi di Bandung, Rabu (24/9/2026).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Soroti Perubahan Defisit

APAK menyoroti perubahan proyeksi fiskal Pemprov Jabar 2026. Sebelumnya Pemprov menyebut potensi defisit mencapai Rp5,7 triliun, kemudian direvisi menjadi Rp3,4 triliun setelah rekonsiliasi.

Dalam pembahasan APBD Perubahan 2026, pendapatan daerah ditargetkan Rp27,85 triliun sementara belanja direncanakan Rp30,82 triliun.

“Perubahan proyeksi yang cukup signifikan ini perlu dijelaskan dasarnya kepada publik agar masyarakat memahami kondisi fiskal daerah secara utuh,” kata Yadi.

Rencana Pembiayaan SMI Rp3,4 Triliun

Selain defisit, APAK juga menyoroti rencana pembiayaan daerah melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) senilai Rp3,4 triliun.

Yadi menilai, karena nilainya besar dan berdampak pada APBD tahun-tahun mendatang, pemerintah wajib membuka informasi secara detail terkait peruntukan, skema pengembalian, tenor, bunga, serta risiko fiskal.

“Jika pembiayaan itu memang dibutuhkan, masyarakat berhak tahu untuk apa dan bagaimana cara mengembalikannya. Jangan sampai pembiayaan hari ini justru mempersempit ruang fiskal di masa depan,” tegasnya.

APAK mendorong Pemprov Jabar memperkuat pendapatan asli daerah melalui optimalisasi pajak, kinerja BUMD, dan perbaikan pelayanan perpajakan.

Tata Kelola dan UMSK 2026

Di sektor tata kelola, APAK menekankan setiap kebijakan harus memiliki dasar perencanaan, indikator keberhasilan, sumber pembiayaan, dan mekanisme pengawasan yang jelas.

“Ukuran keberhasilan bukan berapa banyak program yang diumumkan, tapi berapa banyak masalah rakyat yang benar-benar selesai,” ujarnya.

APAK juga menyoroti persoalan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) Jabar 2026, termasuk putusan PTUN Bandung dan proses banding yang berjalan. Menurut Yadi, pemerintah harus memastikan kebijakan ketenagakerjaan berjalan transparan, berkepastian hukum, serta melindungi kepentingan pekerja dan pengusaha.

“Kritik adalah bagian dari demokrasi. Pemerintah harus siap dikritik dan menjawab berbasis data,” pungkas Yadi.

Yadi mengajak DPRD Jabar, akademisi, media, dan masyarakat sipil untuk bersama-sama mengawal pengelolaan anggaran dan pembangunan di Jawa Barat.**

Berita Terkait

APAK Mendesak Gubernur Buka-Bukaan Soal Hibah Rp 10,4Miliar Perihal Yayasan Baru
Dinamika Pengembangan Kawasan Industri di Nagasari Serang Baru Kabupaten Bekasi
Raih Prestasi di Porprov 2026, Jonly Nahampun Apresiasi Cabor Sambo Kabupaten Bekasi
Ketua DPD Asep Sufandi, S.H. dan Sekjen DPD RD. Yadi Suryadi Resmi Dikukuhkan Pimpin Baja Indonesia Raya Jawa Barat Periode 2026–2031
APAK Minta Salinan Resmi LHP BPK LKPD TA 2025 Pemkot Bandung Terkait Opini WDP, 20 Temuan, Serta Potensi Nilai Kerugian / Beban Keuangan Daerah
BAJA Gelar Dzikir Nasional Ditengah Panasnya Politik Global Dunia
Miris! Parkir The Suites Metro Dipersoalkan, Warga Minta Gratis Sampai Ada Transparansi
Pemkot Cimahi Gelar Upacara Hari Pahlawan, Serahkan 23 sertifikat Aset dan Lepas 2 Relawan PSM Umroh Gratis

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 14:20 WIB

Cegah Karhutla Sejak Dini, Polsek Lawe Alas Turun Langsung Edukasi Masyarakat di Desa Pasir Bangun

Kamis, 19 November 2026 - 15:13 WIB

Peduli Pengangguran, Wakapolres Aceh Tenggara Turun Langsung Sambangi Masyarakat melalui Program POLIRAN

Rabu, 18 November 2026 - 23:33 WIB

Cut Man Tegaskan Badan Kehormatan DPRK Nagan Raya Harus Dihormati, Semua Pihak Diminta Jangan Intervensi Proses Pemeriksaan moral

Rabu, 18 November 2026 - 00:26 WIB

Baitul Mal Agara Dorong Kesadaran Muzakki Berzakat, Infak, dan Wakaf

Rabu, 18 November 2026 - 00:07 WIB

Warga Lubuk Layu Tegaskan Penolakan Tambang di Samadua, Desak Pemerintah Dengarkan Aspirasi Masyarakat

Selasa, 17 November 2026 - 23:55 WIB

Bea Cukai Bersinergi dengan Bareskrim Polri Amankan 425,7 Kg Sabu di Aceh Utara

Selasa, 17 November 2026 - 19:54 WIB

Kapolres Bireuen Salurkan Sembako Kepada KPA dan Inong Balee Daerah III Batee Iliek

Senin, 16 November 2026 - 21:02 WIB

RIKA LISKANDRA PACU DISIPLIN DAN BUDAYA BERSIH, PUSKESMAS LAWE DUA PERKUAT KOMITMEN PELAYANAN KESEHATAN

Berita Terbaru