Kutacane | Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2025 di Gedung DPRK setempat pada Selasa, 31 Maret 2026. Rapat ini menjadi sidang perdana pada tahun sidang 2026 dan dihadiri oleh unsur pimpinan, anggota dewan, serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.
Ketua Fraksi Golkar DPRK Aceh Tenggara, Arnold, S.H., dalam keterangannya menegaskan bahwa penyampaian dokumen LKPJ merupakan bentuk nyata realisasi dan tanggung jawab pemerintah daerah kepada masyarakat melalui lembaga legislatif. Ia menilai, LKPJ menjadi instrumen penting untuk mengukur sejauh mana visi dan misi Bupati telah dijalankan, terutama dalam situasi keuangan daerah yang sedang mengalami keterbatasan.
Arnold menyampaikan bahwa DPRK memahami kondisi keuangan daerah yang minim, sehingga diperlukan kreativitas, solusi, dan gagasan yang matang dari kepala daerah untuk menyelesaikan persoalan di lapangan. Menurutnya, tantangan keuangan tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan kebutuhan masyarakat. Justru, dalam situasi seperti ini, pemerintah daerah dituntut untuk lebih inovatif dan efisien dalam mengelola anggaran serta menjalankan program prioritas.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Fraksi Golkar menyoroti beberapa sektor krusial yang harus menjadi fokus utama dalam implementasi program kerja pemerintah daerah. Sektor pertanian disebut sebagai tulang punggung ekonomi masyarakat Aceh Tenggara yang harus terus diperkuat. Selain itu, pembangunan infrastruktur fisik dinilai sangat penting untuk menunjang mobilitas dan pertumbuhan ekonomi daerah. Kegiatan sosial yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar rakyat juga menjadi perhatian utama, mengingat dampaknya yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.
Arnold menegaskan komitmen Fraksi Golkar untuk terus mengawal jalannya pemerintahan selama kebijakan yang diambil berpihak pada kepentingan publik. Ia menyatakan bahwa pihaknya akan meninjau kinerja eksekutif secara objektif, baik dari sisi tata kelola pemerintahan maupun dampak psikologisnya di masyarakat. Evaluasi terhadap LKPJ akan dilakukan secara menyeluruh agar pemerintah dapat bekerja lebih maksimal dan responsif terhadap kebutuhan warga.
Rapat Paripurna tersebut ditutup dengan penyerahan dokumen LKPJ secara simbolis dari pihak eksekutif kepada pimpinan dewan. Penyerahan ini disaksikan oleh seluruh anggota legislatif dan jajaran Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara. Dengan demikian, proses evaluasi dan pembahasan LKPJ akan menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan dan program kerja pemerintah daerah pada tahun berikutnya, sehingga diharapkan mampu menjawab kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara lebih tepat sasaran.
Laporan: Edi Sahputra
