APAK Mendesak Gubernur Buka-Bukaan Soal Hibah Rp 10,4Miliar Perihal Yayasan Baru

REDAKSI JAWA BARAT

- Redaksi

Jumat, 20 November 2026 - 18:49 WIB

50105 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BANDUNG, ANALISANEWS.ID, – Aliansi Pemuda Anti Korupsi (APAK) Jawa Barat, di bawah kepemimpinan Rd. Yadi Suryadi, menyoroti kontroversi pemberian hibah Pemerintah Provinsi Jawa Barat senilai sekitar Rp10,4 miliar kepada Yayasan Tim Hukum Jabar Istimewa melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Jawa Barat. Besarnya anggaran yang bersumber dari APBD tersebut memunculkan pertanyaan mengenai proses penganggaran, persyaratan penerima, mekanisme verifikasi, hingga pertanggungjawaban penggunaan dana publik.

Sorotan APAK ini mengacu pada informasi dan pemberitaan mengenai alokasi hibah Tahun Anggaran 2025 yang dikaitkan dengan Kesbangpol Jawa Barat. Sejumlah media, termasuk West Java Today dan Katrima.com, sebelumnya mengangkat persoalan tersebut, mulai dari usia badan hukum yayasan, proses penganggaran, hingga dugaan hubungan profesional pengurus yayasan dengan lingkungan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah kronologi pendirian yayasan. Berdasarkan informasi yang dikutip dalam pemberitaan, Yayasan Tim Hukum Jabar Istimewa memperoleh pengesahan badan hukum pada 29 April 2025 dengan nomor AHU-0007137.AH.01.04 Tahun 2025. Sementara itu, Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) disebut ditandatangani pada 3 Oktober 2025 dengan nomor 2451/KU.03.11.02/KESBAK.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Rentang waktu tersebut menjadi salah satu titik yang perlu diperiksa. Publik perlu mengetahui kapan proposal diajukan, kapan proses verifikasi dilakukan, siapa yang memberikan rekomendasi, serta bagaimana alokasi hibah tersebut dimasukkan ke dalam dokumen APBD maupun perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Dalam persoalan persyaratan usia penerima hibah, APAK mendorong pemeriksaan berdasarkan ketentuan yang benar-benar berlaku pada Tahun Anggaran 2025. Pergub Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2021 menjadi salah satu dasar hukum yang relevan.

Pasal 5 ayat (7) Pergub tersebut mengatur bahwa hibah kepada organisasi kemasyarakatan berbadan hukum dapat diberikan kepada yayasan atau perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan HAM. Sementara Pasal 8 mengatur persyaratan administrasi, termasuk akta pendirian, NPWP, izin operasional atau tanda daftar, pengesahan badan hukum, surat keterangan domisili, dan sekretariat tetap.

Ketentuan tersebut tidak mencantumkan persyaratan minimal tiga tahun bagi yayasan yang telah memperoleh pengesahan badan hukum dalam kategori tersebut. Ketentuan tiga tahun yang terdapat dalam Pergub Jabar Nomor 34 Tahun 2016 telah dicabut melalui Pergub Nomor 13 Tahun 2021. Karena itu, persoalan usia yayasan harus diuji berdasarkan klasifikasi penerima hibah dan ketentuan yang berlaku, bukan langsung dinyatakan sebagai pelanggaran hukum.

Namun, hal tersebut tidak menghilangkan kewajiban pemerintah untuk memeriksa kelayakan lembaga, rekam jejak kegiatan, kapasitas pengurus, serta kesesuaian proposal dengan kebutuhan masyarakat.

Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah dugaan konflik kepentingan. Pemberitaan Katrima.com dan media pembanding menyebut adanya hubungan profesional antara Ketua Yayasan Jutek Bongso dengan lingkungan keluarga Gubernur Dedi Mulyadi.

Informasi tersebut perlu diklarifikasi secara terbuka. Pertanyaan mendasarnya adalah apakah terdapat hubungan yang berpengaruh terhadap proses pengusulan, verifikasi, rekomendasi, maupun penetapan hibah.

Hubungan profesional seseorang dengan pejabat publik tidak serta-merta membuktikan adanya pelanggaran hukum. Akan tetapi, ketika lembaga yang disebut memiliki keterkaitan profesional dengan lingkungan kekuasaan memperoleh hibah bernilai miliaran rupiah, transparansi dan independensi proses pengambilan keputusan menjadi hal yang patut diuji.

Dalam rangka memenuhi prinsip keberimbangan pemberitaan, jurnalis Aji dari West Java Today telah menyampaikan surat permohonan konfirmasi dan hak jawab kepada Yayasan Tim Hukum Jabar Istimewa terkait pengalokasian hibah Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2025.

Pihak yayasan memberikan tanggapan tertulis dengan menyampaikan apresiasi terhadap upaya konfirmasi media sebagai bagian dari pemenuhan prinsip akurasi dan keberimbangan pemberitaan.

Dalam jawaban resminya, yayasan menyatakan bahwa pelaksanaan kegiatan yang dibiayai melalui dana hibah Tahun Anggaran 2025 berpedoman pada proposal pengajuan, Rencana Anggaran Biaya (RAB), Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yayasan juga menjelaskan bahwa proposal diajukan untuk memperoleh bantuan dana kegiatan sosial, pemberdayaan, dan perlindungan masyarakat di Jawa Barat guna menunjang visi, misi, program, serta pelayanan publik pemerintah daerah.

Terkait realisasi anggaran dan laporan pertanggungjawaban, pihak yayasan menyatakan memahami bahwa penggunaan dana hibah yang bersumber dari APBD harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun substantif. Sebagai penerima hibah, yayasan mengakui kewajiban menggunakan dana sesuai NPHD dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada pihak terkait.

Meski demikian, penjelasan tersebut masih perlu dilengkapi dengan pembuktian dokumen. Publik perlu mengetahui rincian RAB, kegiatan yang telah dilaksanakan, jumlah penerima manfaat, realisasi pencairan, serta laporan pertanggungjawaban yang disampaikan kepada pemerintah daerah.

Pernyataan bahwa penggunaan anggaran telah sesuai prosedur merupakan penjelasan pihak penerima hibah. Untuk memastikan kebenarannya, diperlukan pemeriksaan terhadap dokumen administrasi dan bukti pelaksanaan kegiatan.

Aspek lain yang perlu diperiksa adalah efektivitas penggunaan anggaran dan kemungkinan tumpang tindih pelayanan bantuan hukum dengan program pemerintah yang telah tersedia, termasuk sistem layanan bantuan hukum daerah.

Pemberitaan yang beredar juga menyoroti perbedaan angka pengaduan sebanyak 1.282 dan 1.179. Perbedaan tersebut perlu dijelaskan berdasarkan periode pencatatan, kategori pengaduan, serta status penanganan perkara. Tanpa data pembanding yang setara, perbedaan angka tersebut belum dapat dinyatakan sebagai ketidaksesuaian laporan.

Dalam konteks ini, Kesbangpol Jawa Barat perlu memberikan penjelasan mengenai kedudukan dan kewenangannya dalam proses pemberian hibah, termasuk dasar penetapan penerima, hasil verifikasi administrasi dan substantif, rekomendasi tim evaluasi, serta mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan.

Pergub Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2021 mengatur bahwa proses verifikasi dan evaluasi hibah harus menilai kesesuaian persyaratan, keterkaitan proposal dengan sasaran pembangunan daerah, serta kewajaran RAB. Hasil verifikasi juga harus memuat identitas penerima, besaran hibah, rencana capaian kegiatan, dan alasan pemberian rekomendasi.

Karena itu, dokumen hasil verifikasi dan evaluasi menjadi salah satu hal penting yang perlu dibuka agar masyarakat dapat mengetahui bagaimana hibah bernilai Rp10,4 miliar tersebut dinyatakan layak untuk diberikan.

APAK mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk membuka informasi mengenai proses penganggaran, proposal permohonan hibah, RAB, hasil verifikasi Kesbangpol, NPHD, bukti pencairan, serta laporan realisasi dan pertanggungjawaban penggunaan dana.

APAK juga memandang perlu adanya pemeriksaan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat maupun lembaga pemeriksa berwenang untuk memastikan kesesuaian antara perencanaan, pencairan, pelaksanaan kegiatan, dan laporan pertanggungjawaban.

Apabila ditemukan indikasi pelanggaran, hasil pemeriksaan harus ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Di sisi lain, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Kesbangpol Jabar, BPKAD, DPRD Jawa Barat, serta pengurus Yayasan Tim Hukum Jabar Istimewa perlu diberikan ruang untuk menyampaikan penjelasan dan klarifikasi. Keterbukaan seluruh pihak diperlukan agar persoalan ini tidak berkembang menjadi spekulasi maupun tuduhan tanpa dasar.

Bagi APAK, persoalan ini bukan semata-mata mengenai siapa yang menerima hibah, melainkan bagaimana uang rakyat sebesar Rp10,4 miliar dialokasikan, siapa yang mengusulkan, siapa yang melakukan verifikasi, siapa yang memberikan persetujuan, serta sejauh mana manfaatnya dapat dibuktikan kepada masyarakat.

Transparansi anggaran bukan pilihan, melainkan kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan. Setiap rupiah uang publik harus dapat dipertanggungjawabkan, tanpa memandang siapa penerimanya maupun bagaimana kedekatannya dengan lingkaran kekuasaan.**

Berita Terkait

Dinamika Pengembangan Kawasan Industri di Nagasari Serang Baru Kabupaten Bekasi
Raih Prestasi di Porprov 2026, Jonly Nahampun Apresiasi Cabor Sambo Kabupaten Bekasi
Ketua DPD Asep Sufandi, S.H. dan Sekjen DPD RD. Yadi Suryadi Resmi Dikukuhkan Pimpin Baja Indonesia Raya Jawa Barat Periode 2026–2031
APAK Minta Salinan Resmi LHP BPK LKPD TA 2025 Pemkot Bandung Terkait Opini WDP, 20 Temuan, Serta Potensi Nilai Kerugian / Beban Keuangan Daerah
BAJA Gelar Dzikir Nasional Ditengah Panasnya Politik Global Dunia
Miris! Parkir The Suites Metro Dipersoalkan, Warga Minta Gratis Sampai Ada Transparansi
Pemkot Cimahi Gelar Upacara Hari Pahlawan, Serahkan 23 sertifikat Aset dan Lepas 2 Relawan PSM Umroh Gratis
KERAWANAN KORUPSI AKAN MUNCUL JIKA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TIDAK HARMONIS.

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 14:20 WIB

Cegah Karhutla Sejak Dini, Polsek Lawe Alas Turun Langsung Edukasi Masyarakat di Desa Pasir Bangun

Kamis, 19 November 2026 - 15:13 WIB

Peduli Pengangguran, Wakapolres Aceh Tenggara Turun Langsung Sambangi Masyarakat melalui Program POLIRAN

Rabu, 18 November 2026 - 23:33 WIB

Cut Man Tegaskan Badan Kehormatan DPRK Nagan Raya Harus Dihormati, Semua Pihak Diminta Jangan Intervensi Proses Pemeriksaan moral

Rabu, 18 November 2026 - 00:26 WIB

Baitul Mal Agara Dorong Kesadaran Muzakki Berzakat, Infak, dan Wakaf

Rabu, 18 November 2026 - 00:07 WIB

Warga Lubuk Layu Tegaskan Penolakan Tambang di Samadua, Desak Pemerintah Dengarkan Aspirasi Masyarakat

Selasa, 17 November 2026 - 23:55 WIB

Bea Cukai Bersinergi dengan Bareskrim Polri Amankan 425,7 Kg Sabu di Aceh Utara

Selasa, 17 November 2026 - 19:54 WIB

Kapolres Bireuen Salurkan Sembako Kepada KPA dan Inong Balee Daerah III Batee Iliek

Senin, 16 November 2026 - 21:02 WIB

RIKA LISKANDRA PACU DISIPLIN DAN BUDAYA BERSIH, PUSKESMAS LAWE DUA PERKUAT KOMITMEN PELAYANAN KESEHATAN

Berita Terbaru