Kutacane – Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara terus menunjukkan komitmennya dalam mengatasi persoalan kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat kurang mampu. Melalui Dinas Sosial, Pemkab menyalurkan bantuan sosial berupa peralatan dapur dan paket sembako kepada keluarga miskin. Program ini menjadi bagian dari pelaksanaan Dana Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 yang difokuskan pada bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial serta Rehabilitasi Sosial.
Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis oleh Bupati Aceh Tenggara, H. Muhammad Salim Fakhry, SE., MM., dalam sebuah acara yang digelar di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) pada Senin, 23 Juni 2025. Kegiatan tersebut dihadiri sejumlah pejabat daerah, termasuk Kepala Dinas Sosial Bahagia Wati, Kepala Bappeda, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Ketua TP PKK Aceh Tenggara, serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Komisi VII, Yahdi Hasan Ramud, S.I.Kom.
Dalam keterangannya, Bupati Salim Fakhry menegaskan bahwa penyaluran bantuan ini merupakan bentuk nyata perhatian pemerintah daerah terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat miskin. Pemerintah, kata dia, tidak tinggal diam melihat beban hidup masyarakat kecil, khususnya pasca-pandemi dan dalam kondisi harga kebutuhan pokok yang terus berfluktuasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Bantuan ini bukan sekadar seremonial. Ini adalah langkah konkret dari pemerintah daerah untuk hadir di tengah masyarakat yang sedang berjuang. Kami berharap bantuan ini bermanfaat dan menjadi pemantik semangat bagi warga penerima untuk bangkit dan mandiri,” ujar Bupati Salim Fakhry.
Adapun bantuan yang diberikan terdiri dari dua jenis. Pertama, bantuan alat dapur untuk 80 keluarga miskin yang bertujuan mengurangi ketergantungan pada kayu bakar dan meningkatkan kualitas sanitasi serta efisiensi kegiatan memasak di rumah. Kedua, bantuan sosial berupa paket sembako yang disalurkan kepada 201 keluarga miskin, sebagai bentuk dukungan langsung dalam memenuhi kebutuhan pokok harian.
Seluruh penerima bantuan ditentukan berdasarkan data resmi yang telah diperbarui melalui Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (P3KE). Langkah ini ditempuh guna menjamin bahwa bantuan diberikan secara tepat sasaran, menyentuh masyarakat yang benar-benar membutuhkan, serta menghindari tumpang tindih atau penyimpangan.
Anggota DPRA Komisi VII, Yahdi Hasan Ramud, dalam sambutannya memberikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap pelaksanaan program bantuan sosial ini. Politisi Partai Aceh yang telah menjabat selama tiga periode tersebut menyampaikan bahwa bentuk kehadiran pemerintah seperti inilah yang sangat diharapkan masyarakat.
“Saya menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara, khususnya kepada Bapak Bupati. Bantuan ini mencerminkan kepedulian yang nyata. Saya mendukung penuh agar program seperti ini terus berkelanjutan demi masa depan yang lebih baik,” ungkap Yahdi Hasan Ramud yang kembali terpilih sebagai anggota DPRA periode 2024–2029 dari Daerah Pemilihan Aceh 8.
Kepala Dinas Sosial Bahagia Wati menambahkan bahwa program ini akan terus dipantau dan dievaluasi pelaksanaannya agar berjalan sesuai rencana. Ia menyebut bahwa kegiatan penyaluran bantuan bukan hanya memenuhi target administratif, tetapi juga harus memberi dampak nyata di lapangan.
“Semua perangkat kami di lapangan terlibat langsung dalam proses validasi dan distribusi bantuan. Ini adalah bentuk tanggung jawab sosial yang harus dijalankan secara profesional dan penuh integritas,” ujarnya.
Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara berharap agar ke depan, Dana Insentif Fiskal yang diterima dapat terus diarahkan pada program-program strategis yang menyentuh kebutuhan masyarakat. Tidak hanya terbatas pada bantuan sosial, tetapi juga dalam bentuk pemberdayaan ekonomi dan peningkatan layanan dasar.
Dengan terselenggaranya kegiatan ini, Pemkab Aceh Tenggara menegaskan bahwa pembangunan bukan hanya tentang infrastruktur, tetapi juga tentang kehadiran pemerintah dalam memastikan setiap keluarga, khususnya yang rentan dan termarjinalkan, mendapatkan perhatian dan perlindungan sosial secara menyeluruh.
Laporan : Edi Saputra
