Bandung — Jabar // Pada rapat yang berlangsung melalui Zoom Meeting pada 16 November 2024, Dewan Pengurus Pusat (DPP) menyusun agenda strategis untuk mendukung program-program utama yang akan dilaksanakan dalam jangka pendek dan jangka panjang. Program-program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia, dengan fokus pada tiga sektor utama:
– Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), *Pupuk*, dan *Beras Analog*.
*1. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)**
Sebagai bagian dari upaya menuju pemanfaatan energi terbarukan, DPP memprioritaskan pengembangan *PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya)*. Program ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap penyediaan energi yang ramah lingkungan dan terjangkau. Dalam implementasinya, DPP akan mengedepankan prinsip *transparansi*, terutama dalam hal pembagian anggaran dan pelaksanaan program, agar masyarakat dan pihak terkait dapat mengawasi jalannya proyek ini secara langsung.
Ketua Pimpinan Tertinggi PPN RI , KH. Roudl Bahar Bakry, menegaskan bahwa keberhasilan program PLTS akan menjadi langkah penting dalam mendukung ketahanan energi nasional. “Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap program yang dijalankan memiliki dampak positif, tidak hanya pada sektor energi, tetapi juga pada ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” ujar KH. Roudl Bahar.
*2. Penyediaan Pupuk untuk Petani*
Program kedua yang menjadi prioritas DPP adalah *penyediaan pupuk*, dengan fokus khusus pada *pupuk non-subsidi* yang akan didistribusikan kepada petani melalui organisasi PPN-RI (Persatuan Petani Nasional Republik Indonesia). Program ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pupuk yang lebih merata dan terjangkau, guna mendukung keberlanjutan sektor pertanian di Indonesia.
Sebagai langkah awal, PPN akan bekerjasama juga dengan KEMENDES sebagai skala prioritas dan untuk mengembangkan ketahanan pangan dan pertanian yang nantinya akan bersinergi dengan program MBG, akan segera melakukan pertemuan dengan *Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (KEMENDES)* dan *Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI)* untuk memastikan program ini dapat diterapkan di seluruh daerah, khususnya yang paling membutuhkan bantuan. Dalam pertemuan tersebut, PPN-RI juga akan meminta dukungan agar **pupuk non-subsidi** dapat diakses oleh petani dengan harga yang lebih kompetitif.
*3. Pengembangan Beras Analog*
Di tengah tantangan ketahanan pangan, *beras analog* menjadi salah satu solusi yang diusulkan oleh DPP untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap kebutuhan pangan yang lebih terjangkau. DPP telah membentuk dua tim khusus untuk menangani program ini, yakni *Tim Bu Ayu* dan *Tim Bu Nyimas*. Kedua tim ini akan segera menyusun *proposal beras analog* yang akan diuji kelayakannya oleh tim ahli yang akan diundang oleh pimpinan tertinggi DPP, KH. Roudl Bahar Bakry.
Program beras analog diharapkan dapat menjadi alternatif yang lebih murah dan ramah lingkungan bagi masyarakat Indonesia, sekaligus mengurangi ketergantungan pada impor beras. DPP berencana untuk segera meluncurkan uji coba distribusi beras analog setelah melalui proses uji kelayakan yang ketat.
*Langkah Selanjutnya: Koordinasi dengan Kementerian Terkait*
DPP akan melanjutkan pertemuan dengan berbagai kementerian dalam Kabinet Indonesia Maju, termasuk *Kementerian Pertanian*, *Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral*, dan *Kementerian Perdagangan*, untuk mempercepat pelaksanaan ketiga program ini. Dalam setiap pertemuan, DPP akan memastikan bahwa setiap program memperoleh dukungan penuh dari pemerintah pusat dan daerah, serta melibatkan semua pihak yang berkepentingan agar dapat terealisasi secara maksimal.
*Kutipan Pengurus DPP: Komitmen untuk Masyarakat*
“Kami percaya bahwa dengan transparansi dan kolaborasi antara DPP, pemerintah, dan masyarakat, setiap program yang kami jalankan dapat memberikan manfaat langsung. Terutama dalam meningkatkan kualitas hidup petani, menyediakan sumber energi yang lebih ramah lingkungan, dan memperkuat ketahanan pangan,” ujar Sekretaris Jenderal DPP.
“PLTS dan pupuk non-subsidi adalah dua hal yang sangat mendukung kemajuan pertanian dan energi di tanah air. Dengan kerja sama yang solid antar kementerian dan organisasi, kami optimistis dapat mewujudkan program ini dengan cepat dan efisien,” tambah Ketua Umum DPP, KH. Roudl Bahar Bakry.
*Kesimpulan: Menuju Indonesia yang Lebih Sejahtera*
DPP berkomitmen untuk mempercepat pelaksanaan program-program strategis ini demi kesejahteraan masyarakat. Dalam setiap tahap implementasi, DPP akan memastikan bahwa prinsip transparansi dan akuntabilitas diterapkan agar masyarakat dapat merasakan manfaat langsung dari program-program ini. Melalui kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai stakeholder lainnya, diharapkan ketiga program prioritas ini—*PLTS*, *Pupuk*, dan *Beras Analog*—dapat memperkuat fondasi pembangunan Indonesia menuju masa depan yang lebih sejahtera.
Program ini tidak hanya akan memberikan dampak langsung pada sektor energi, pertanian, dan pangan, tetapi juga berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) di Indonesia.
(Red)**
