Banda Aceh – Ahmad Riswan Nasution Kepala BPS Aceh mengundang kami atas nama media, jurnalis sekaligus aktifis yang bebas dari genggaman birokrasi untuk berdiskusi di ruang kantornya beralamat di Kuta Alam, Banda Aceh, Selasa (2/7). Sehari yang lalu baru saja digelar berita resmi statistik yang memuat indikator-indikator penting pembangunan dan pertumbuhan ekonomi selama sebulan yang mengurai index harga konsumen, nilai tukar petani dan harga produsen gabah, ekspor dan impor, pariwisata, transportasi, profil kemiskinan hingga tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk.
Namun yang ingin sekali disampaikan oleh Ketua BPS Aceh ini adalah bagaimana caranya agar data yang sudah dikumpulkan oleh tim BPS dari masyarakat bisa digunakan sebagai eviden base policy atau pijakan dalam mengambil sebuah keputusan yang nantinya akan berdampak kepada situasi dan kondisi perekonomian di masyarakat Aceh.
“Kami ingin uang yang sudah dihabiskan untuk mengumpulkan data bisa termanfaatkan,” ujar pak Ahmadriswan.
Meskipun dana yang dikeluarkan BPS tidak sebesar dana yang dikeluarkan untuk membiayai proyek fisik namun memaknai proses pengumpulan sampai data itu muncul ke publik tidaklah mudah. Hal ini menyangkut tentang konsep, metode, perhitungan sampai kepada pelatihan petugas sensus, proses recruitment petugas hingga mampu mengumpulkan data yang benar-benar valid. BPS Aceh sangat berkeinginan agar data-data itu dapat dikembangkan menjadi acuan dalam mengambil kebijakan oleh pejabat publik.
Dan Pak Ahmad Riswan menaruh harapan yang sangat besar kepada masyarakat Aceh agar mau secara jujur memberikan data yang valid ketika sedang di survei oleh petugas BPS dilapangan apapun pertanyaannya, sebab identitas orang yang ditanyai tidak akan di bocorkan, hal ini murni hanya mengukur ketepatan program. “dengan bantuan ini dan itu berdampak tidak mereka keluar dari garis kemiskinan,” ucap Pak Ahmadriswan.
Selain itu Ahmad Riswan Nasution juga membesarkan hati masyarakat Aceh dengan berujar bahwa Aceh tidak perlu berdukacita dengan label provinsi termiskin di Sumatera sebab ditahun 2005 angka kemiskinan di Aceh 18,5% dan Bengkulu berada pada angka kemiskinan 16,8%. Sedangkan Aceh memulai perjalanan data itu dari peristiwa konflik dan tsunami yang meluluhlantakkannya. Bengkulu dan provinsi lainnya di Indonesia memulai perjalanan data itu nyaris tanpa pekerjaan rumah, justru Ahmadriswan menilai kebangkitan Aceh pasca konflik dan tsunami sangat luar biasa, patut di apresiasi. “Aceh aman, tidak ada begal, kalau kita jalan-jalan ke pantai biaya makanan murah-murah,” ujar Ahmadriswan.
Namun lanjut Ahmadriswan perlu belajar dari Provinsi lain yang maju karena program, inovasi dan kreativitasnya.
Dalam kesempatan dihari itu Kepala BPS Aceh juga mengutarakan niatnya untuk membangun literasi angka dan data sebagai indikator kemajuan dengan melaunching dua buah buku dalam tahun ini. Salah satu buku tersebut bercerita tentang kebangkitan Aceh pasca tsunami yang banyak tidak diketahui masyarakat luar. “luar biasa kebangkitan Aceh belum terkomunikasikan dengan baik ke dunia luar,” papar Ahmadriswan.
Kepala BPS Aceh juga sangat mengharapkan di Aceh bisa dibangun sikap menghormati orang lain, agar syari’at Islam tidak jadi celah orang lain untuk mengolok-oloknya. “saya suka bekerja di Aceh karena orang Aceh baik-baik, jujur, kemauan maju sangat tinggi, karena itu perlu kita dorong,” lanjutnya.
Namun yang perlu harus didorong di kalangan masyarakat Aceh mulai hari ini adalah agar mau membuka diri, mau bekerja sama dan saling menguatkan ada waktunya kita siap memimpin dan ada waktunya kita siap diatur.
Selain itu Pak Ahmadriswan yang 21 tahun berpengalaman sebagai staff ahli di berbagai lembaga mulai PT. Pos Indonesia, Konseptor di DPR RI dan World Bank mengatakan agak sedikit heran, pasalnya selama ia menjabat sebagai kepala BPS belum pernah sekalipun Gubernur hadir dalam berita resmi statistik yang di gelar setiap bulan, padahal ketika menghadap Mendagri Gubernur idealnya menguasai data secara langsung karena hadir di acara berita resmi statistik tanpa diwakili, sehingga melihat, mendengar dan merasakan langsung data-data yang dipaparkan, karena data-data ini bercerita tentang keadaan sebenarnya di masyarakat, dan besar harapan agar data itu digunakan sebagai eviden base policy atau pijakan membuat keputusan pembangunan yang berdampak besar dimasyarakat.
“orang nomor satu harus paham dengan melihat langsung,” ucap pak Ahmadriswan.
“jadi orang konsen dengan komitmen,” sebab di Jawa Barat berita resmi statistik dihadiri Gubernur dan Sekretaris Daerah.
Insya Allah berita resmi statistik selanjutnya atau 1 Agustus 2024 akan digelar di Gedung Perpustakaan Aceh yang beralamat di Lamnyong. “saya sudah telepon kadis Arsip, dan dia bilang ok,” ucap Ahmadriswan.
Menanggapi masih adanya beberapa pejabat publik sekelas ketua DPRK hingga Bupati di Aceh yang sama sekali tidak percaya dengan data yang di keluarkan BPS Aceh Ahmadriswan Nasution meminta agar membuat data indikator tandingan dan mengajak bertemu agar terbangun kepercayaan. “ketemu membuat building trust,” ucapnya.
BPS ibarat sopir mengukur indikator kalau gak percaya sama sopir sementara kita berada didalam mobil sepertinya akan menghancurkan kepercayaan. BPS insya Allah akan menerbitkan dua buah buku penting dalam tahun ini, yang pertama buku yang mengulas upaya perluasan literasi ketingkat masyarakat paling bawah, dan opimalisasi indikator statistik dan keuangan sebagai pijakan pemerintah daerah membangun Aceh, ini akan diterbitkan tepat pada hari ulang tahun statistik 26 September 2024. Buku kedua berisi dokumenter, grafik, perjalanan mengumpulkan data pasca konflik dan tsunami hingga Aceh berada seperti sekarang ini yakni bagaimana mereka nelayan dan pedagang bisa bangkit. Dan pada bagian akhir ada catatan khusus sebagai ide rasional sebagai panduan bagi pemerintah untuk melakukan akselerasi pembangunan, melakukan efektifitas penggunaan anggaran agar satu persepsi dan satu cita-cita dalam mempelopori perubahan yang signifikan. ( Rizki Satria Manalu)
