Draf RUU Penyiaran Inisiatif DPR Ditolak Komunitas Pers

ANALISA NEWS

- Redaksi

Selasa, 14 Mei 2024 - 15:54 WIB

50311 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA | Dewan Pers dan seluruh komunitas pers dengan tegas menolak isi draf Rancangan Undang-Undang Penyiaran.

RUU ini merupakan inisiatif DPR yang direncanakan untuk menggantikan UU nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

“Kami menolak RUU Penyiaran. Kami menghormati rencana revisi UU Penyiaran tetapi mempertanyakan UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 justru tidak dimasukkan dalam konsideran RUU Penyiaran,” kata Ketua Dewan Pers, Dr Ninik Rahayu, dalam jumpa pers di Kantor Dewan Pers, Jakarta, Selasa (14/5).

Menurut Ninik, bila RUU itu nanti diberlakukan, maka tidak akan ada independensi pers. Pers pun menjadi tidak profesional. Dia juga mengritik penyusunan RUU tersebut yang tidak sejak awal melibatkan Dewan Pers dalam proses pembuatannya.

Ia menambahkan, dalam ketentuan proses penyusunan UU harus ada partisipasi penuh makna (meaningfull participation) dari seluruh pemangku kepentingan. Hal ini tidak terjadi dalam penyusunan draf RUU Penyiaran.

Larangan penayangan jurnalisme investigasi di draf RUU Penyiaran, ujarnya, juga bertentangan dengan pasal 4 ayat (2) UU Pers yang menyatakan, bahwa terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pemberedelan, atau pelarangan penyiaran.

Dampak lainnya, larangan itu akan membungkam kemerdekaan pers. Padahal jelas tertera dalam pasal 15 ayat (2) huruf a, bahwa fungsi Dewan Pers adalah melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain.

Hal lain yang disoroti Ninik adalah penyelesaian sengketa pers di platform penyiaran. “Sesuai UU Pers, itu menjadi kewenangan Dewan Pers. KPI tidak punya wewenang menyelesaikan sengketa pers,” kilahnya.

Sedangkan anggota Dewan Pers, Yadi Hendriana, mengutarakan upaya menggembosi kemerdekaan pers sudah lima kali dilakukan oleh pemerintah maupun legislatif.

Hal itu antara lain tecermin melalui isi UU Pemilu, peraturan Komisi Pemilihan Umum, pasal dalam UU Cipta Kerja, KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), dan terakhir RUU Penyiaran.

Yadi menilai, RUU Penyiaran ini jelas-jelas secara frontal mengekang kemerdekaan pers.

Penolakan juga datang dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang disampaikan oleh Kamsul Hasan. Menurut dia, RUU Penyiaran itu jelas-jelas bertentangan dengan UU Pers. PWI minta agar draf RUU Penyiaran yang bertolak belakang dengan UU Pers tidak diberlakukan.

Suara senada lainnya dikemukakan Ketua Umum Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Wahyu Dyatmika. “Jika tetap ngotot untuk memberlakukan RUU itu, maka Senayan akan berhadapan dengan masyarakat pers,” ujar Wahyu.

Ketua Umum Ikaatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Herik Kurniawan, minta agar draf RUU itu dicabut karena akan merugikan publik secara luas dan kembali disusun sejak awal dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan.

Aliansi Jurnalis Independen (AJI), melalui ketua umumnya, Nani Afrida, berpendapat jurnalisme investigatif merupakan strata tertinggi dari karya jurnalistik sehingga jika dilarang, maka akan menghilangkan kualitas jurnalistik.

Penolakan juga disampaikan oleh Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI), Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), dan semua konstituen Dewan Pers.(*)

Berita Terkait

Bupati Karo Resmi Buka Acara MTQ Nasional Ke 22 Tahun 2024
Gagal ke Parlemen Meski Meraup Suara Terbanyak di Dapil Jakarta III, Grace Natalie Justru Mendapat Amanah Sebagai Staf Khusus Presiden RI
TNI-Polri Gelar Apel Pasukan Pengamanan World Water Forum Ke-10 di Bali
Airlangga Masih Optimis Jadi Cawapres 2029 Dan Bertahan Menjadi Ketum Golkar Kembali
Rakernis Bareskrim Polri Resmi Dibuka
Hari Ketiga Kunker Presiden Jokowi di Sultra
BARAJP Apresiasi Pernyataam Prabowo Tentang Keringat Yang Setia Hingga Akhir
Bareskrim Polri Ungkap Hasil Operasi Narkoba: 28.382 Tersangka Ditangkap dan 3,78 Ton Sabu Disita

Berita Terkait

Selasa, 21 Mei 2024 - 02:17 WIB

Bupati Karo Resmi Buka Acara MTQ Nasional Ke 22 Tahun 2024

Jumat, 17 Mei 2024 - 09:37 WIB

Wabup Karo Lepas Keberangkatan Jama’ah Haji Ke Serambi Mekah Dengan Doa

Jumat, 17 Mei 2024 - 06:54 WIB

Ponpes Berkewajiban Menjaga Persatuan dan Keamanan NKRI

Kamis, 16 Mei 2024 - 05:16 WIB

Polsek Tigabinanga Sosialisasi ‘Jangan Membakar Hutan Dan Lahan Sembarangan.”

Rabu, 15 Mei 2024 - 10:15 WIB

Menuju Indonesia Emas PPDB TP 2024-2025 Dibuka Melalui Situs Online

Senin, 13 Mei 2024 - 05:37 WIB

Bupati Karo Beria Pesan Kepada Masyarakat Desa Sarimanis Dusun Gurisen

Senin, 13 Mei 2024 - 02:34 WIB

Perayaan Kenaikan Isa Al-Masih GBKP Jinabun Bupati Turut Hadir

Senin, 6 Mei 2024 - 07:09 WIB

Kembali Mencalonkan Walikota Bekasi, Mochtar Mohamad Bawa Berbagai Program

Berita Terbaru

SIMALUNGUN

Pemkab Simalungun Gelar Upacara Peringatan Harkitnas Ke 116 Tahun.

Selasa, 21 Mei 2024 - 03:43 WIB